SANKSI PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT

Nurun Sariyah, Nurun Sariyah (2023) SANKSI PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT. Masters thesis, UIN Kiai haji Ahmad Siddiq Jember.

Text Tesis Watermark_Sanksi Pidana PP menurut hkm islam dan UUTPKS pers Maslahat_Nurun Sariyah.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Sariyah, Nurun, 2023. SANKSI PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Sanksi Pidana, UUTPKS, Maslahat.

Pemaksaan perkawinan terus meningkat dengan berbagai macam faktor, seperti ekonomi, budaya, tafsir agama, bahkan regulasi negara. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh wali kepada anak perempuan atas dasar hak ijbar, tetapi juga oleh orang lain yang berkuasa untuk memaksa wali menikahkan anaknya. Secara sosial, ini menimbulkan dampak negatif kepada korban, antara lain trauma, gangguan reproduksi, perceraian, perselingkuhan, konflik keluarga, hingga percobaan bunuh diri.
Merespons maraknya praktik ini, negara membuat kebijakan dengan meletakkan tindakan pemaksaan perkawinan sebagai laku kriminal dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 pasal 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi pidana pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan UUTPKS, serta tinjauan maslahatnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau yuridis-normatif dengan pendekatan kaidah fikih, maqashid syariah, dan perundang-undangan. Sumber buku primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 sebagai bahan utama hukum konstitusional dan kitab al-Mustashfa, al-Muwafaqat, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, dan ‘Ilmu Ushul al-Fiqh sebagai bahan utama teori maslahat.
Hasil penelitian terbagi menjadi dua; Pertama, pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam berada dalam bingkai nikah ijbar dan ikrah, pelakunya dapat dikenai takzir atau sanksi pidana selama ia tak melakukan tindakan tersebut dalam kondisi terpaksa. Dalam UUTPKS, pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak kriminal sebagai respons terhadap maraknya praktik yang memberikan berbagai dampak buruk yang sistemis bagi korban.
Kedua, sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan UUTPKS dalam perspektif maslahat dapat dibenarkan. Dasarnya adalah maslahah mursalah yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan bagi warganya. Takzir dibuat sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah terhadap mafsadat yang dapat menjadi nyata bila ia tidak dicegah atau dihapuskan. Berbagai dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan ini menjadikannya sebagai mafsadat duniawiyah yang dalam teorinya dapat dinilai berdasarkan tingkat dominasi dan ‘urf di masyarakat.

Actions (login required)

View Item