Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Nadila, Sri Fatun (2023) Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Sri Fatun Nadila_S20193122.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan suatu bentuk pengharapan terciptanya peningkatan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan politik lokal. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun daerah otonom baru ternyata tidak berada dalam kondisi lebih baik dibandingkan denagan daerah induk, ada beberapa masalah yang timbul baik dari aspek perekonomian daerah, pembangunan, dan sumber daya manusia.
Fokus permasalahan yang diamati ialah: (1) Bagaimana prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? (2) Apakah pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
Tujuan penelitian ini yakni: (1) Mendeskripsikan prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Mengamati kesesuiain pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Jenis penelitian yang dipergunakan ialah riset kepustakaan yang menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada perpustakaan guna mendapatkan data tanpa melangsungkan riset dilapangan. Maka sumber data didapatkan melalui cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan sejumlah peraturan serta beberapa normal yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian bersumber dari sejumlah buku yang mengkaji terkait pemekaran daerah, keadilan, ilmu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini adalah (1) syarat pemekaran daerah mengalami perubahan dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan. (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan secara detail terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah.

Kata Kunci: Pemekaran daerah, keadilan, Sistem ketatanegaraan.

Actions (login required)

View Item