Keterwakilan perempuan dalam politik lokal

Rahayu, Nurul Widyawati Islami (2014) Keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Project Report. IAIN Jember. (Submitted)

Preview

Text Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Lokal.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. INPRES tersebut ditujukan kepada Menteri, Lembaga Pemerintahan non Departemen; Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional ; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kebijakan PUG mensyaratkan penyertaan laki-laki dan perempuan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan baik dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam konteks pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember, selayaknya Laki-laki dan perempuan disertakan dalam penyelenggaraannya, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauannya. Pemilihan kepala desa antara lain di dasarkan pada Peraturan Daerah ( Perda ), dan Peraturan Bupati (Perbub). Selayaknya produk kebijakan yang dikeluarkannya tersebut memperhatikan masalah gender, demikian pula personal yang ditujukan untuk menyelenggarakan Pilkades semestinya memperhatikan penyertaan laki-laki dan perempuan. Namun kenyataannya produk kebijakan yang dijadikan landasan Pilkades tidak secara ekspilit memperhatikan gender. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa yang dipantau oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pan.Pilkades), semuanya didominasi oleh laki-laki, demikian juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga pembentuk Pan-Pilkades, hampir semua posisi yang ada di dalamnya diduduki oleh para lelaki, yang notebene persepsi mereka terhadap peran gender cenderung bias gender. Menjadi menarik, karena jumlah perempuan di Kabupaten Jember semakin banyak yang mencalonkan diri dan berhasil menjadi Kepala Desa, sedangkan di sisi lain, kapasitas penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang semestinya lebih memahami isi dari Kebijakan Pengarusutaan Gender justru kurang, atau bahkan tidak menampilkan perempuan dalam itulah, maka penelitian ini dilakukan.

Actions (login required)

View Item