ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO 424/Pid.b/1.H/2020/PN Gsk)

Bayhaqi, Ahmad (2023) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO 424/Pid.b/1.H/2020/PN Gsk). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text AHMAD BAYHAQI-S20174003.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus perburuan dan perdagangan satwa liar semakin meningkat. Padahal tindakan perdagangan satwa yang dilindungi telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Sanksi yang diberikan kepada pelaku sangat minim sehingga tindakan perdagangan satwa sampai saat ini terus terjadi.

Fokus kajian skripsi ini adalah 1. Bagaimana penegakan hukum perdagangan satwa dilindungi dalam perspektif hukum positif? 2. Bagaimana analisis putusan hakim nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penegakan hukum perdagangan hewan dilindungi dalam perspektif hukum positif. 2. Mendeskripsikan analisis putusan hakim nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undangan dan studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Dan UU KHSDAHE serta PP no.7 tahun 1999 terkait pengawetan tumbuhan dan hewan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan triangulasi sumber.

Kesimpulannya yaitu 1. Meskipun UU KHSDAHE memberikan hukuman yang berat namun dalam prakteknya di lapangan masih kurang efektif. Ancaman pidana yang diberikan tersebut jauh lebih ringan dibanding dalam peraturan yang dibuat dan menjadikan pelaku tidak memiliki rasa Jera. Upaya melestarikan/ melindungi satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus dilakukan tetapi dalam implementasinya masih sebatas usaha yang jauh dari kata memadai jika tidak ditunjang oleh fungsi dan juga penegakan nyata dari aparat penegak hukum. 2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi atas pelaku perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan no 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Sangat ringan dan tidak akan memberikan Efek Jera bagi pelaku. Tuntutan untuk pihak terdakwa dari jaksa harus memperhatikan bukti yang ada terutama bukti persidangan agar tuntutan tersebut dapat maksimal sesuai regulasi yang ada terutama berdasarkan UU KHSDAHE

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa, Putusan No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk

Actions (login required)

View Item