KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA RANUAGUNG)

Norman Putra, Yudha Pratama (2023) KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA RANUAGUNG). Undergraduate thesis, UIN Khas Jember.

Text Watermark Fix.pdf Download (4MB)

Abstract

Yudha Pratama Norman Putra, 2023. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ranuagung).

Kata Kunci : Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

BPD adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa.
fokus penelitian 1) Bagaimana Peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung? 2) Faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung? Bertujuan 1) Untuk mengetahui peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung BPD dalam melaksanakan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung.
Penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa 1) Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan bahwasanya BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi terkait penyusunan peraturan Desa di Desa Ranuagung masih belum sepenuhnya ditetapkan. Hanya dua peraturan yang ditetapkan, yakni RKPDes dan APBDes. Dan untuk RPJMDes masih belum ditetapkan. Dalam hal ini BPD Desa Ranuagung Dalam melaksanakan kewenangannya terkait penyusunan peraturan desa masih belum begitu optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan internal antara BPD dan pihak Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan desa. 2) Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa Ranuagung yakni, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa terhadap peraturan desa. Faktor dari kurangnya kesadaran tersebut karena belum sepenuhnya mengetahui apa tugas dan wewenang setiap jabatan yang dipegang. SDM yang kurang begitu mumpuni menyebabkan sistem pemerintahan desa yang ada di desa Ranuagung tidak berjalan dengan begitu baik. Serta kurangnya sosialiasi pemahaman yang dilakukan Pemerintah Desa terkait peran BPD Desa Ranuagung dan Peraturan Desa terhadap masyarakat desa sehingga tidak adanya timbal balik yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan juga kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD yang menjadi penghambat dalam penyusunan peraturan desa.

Actions (login required)

View Item