PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus DesaWirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Ramadhan, Ahmad Bitsmar (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus DesaWirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI AHMAD BITSMAR R. PASCA REVISI KE 1.pdf Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK
Ahmad Bitsmar Ramadhan : Perlindungan konsumen dalam transaksi online melalui media sosial di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online.
.\
Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui sosial media yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 yang mana perlu banyak diperhatikan baik dari segi transaksinya dan hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh pelaku usaha dan konsumen.
Fokus pembahasannya adalah. 1). Bagaimana gambaran praktik jual beli melalui media sosial di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ? 2). Bagaimana analisis kasus perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat empiris. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan tiga tahapan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini dalam skripsi ini 1). Bentuk kasus yang terjadi di Desa Ajung Kabupaten jember untuk saat ini dalam perjanjian jual beli, cara mengikat konsumen sudah sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999. Hanya masih ada prosedur sistem marketing yang masih kurang baik yang diterapkan 2). Kesesuaian antara kasus dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 masih belum dijelaskan secara detail hanya saja dalam UUPK No.8 Tahun 1999 hanya menjelaskan hak-hak konsumen sedangkan yang terjadi di Desa tersebut terkait kerugian yang dialami oleh konsumen tidak dapat dikembalikan oleh pelaku usaha, sehingga masih banyak konsumen yang dirugikan. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan baik konsumen dan produsen terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus dimiliki yang sudah dijelaskan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item