Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)

Putri, Ninda Risdavianing (2023) Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ninda RP skripsi fix revisi.pdf Download (2MB)

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah menciptakan sistem pemerintahan yang
beragam namun tetap menjunjung dasar hukum UUD NRI 1945 dan Pancasila.
Pemerintah daerah membagi tugasnya kembali kepada wilayah yang terikat
dengan pemerintahan tersebut, seperti bagian pemerintahannya yaitu desa dengan
dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai kepala daerah terutama di desa,
kepala desa juga memiliki masa jabatan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan pasal yang berkaitan dengan masa
jabatan kepala desa diatur pada Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya. Namun
hal tersebut menjadi polemik dengan adanya ketidakselarasan dan keraguan atas
penjelasan pada Pasal 39 yang diajukan sebagai gugatan oleh Pemohon dengan
terciptanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-
XIX/2021.
Fokus Penelitian yang diamati adalah : 1) Bagaimana ratio legis pada
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021, 2)
Bagaimana implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap aturan yang
mengatur Masa Jabatan seorang kepala desa?
Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk ratio
legis yang terjadi pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-
XIX/2021, 2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi undang-undang
tersebut terhadap aturan masa jabatan kepala desa.
Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode
Normatif Yuridis yang menggunakan sistem olah data hukum dari berbagai
sumber, baik bersifat buku, jurnal, artikel dan penelitian lainnya sesuai dengan
judul yang dikaji. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh penulis
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang
membutuhkan triangulasi dalam bentuk dokmentasi putusan yang terkait dengan
judul yang diangkat dalam penulisan karya ilmilah yang dikaji oleh penulis.
Hasil yang didapatkan berupa bentuk ratio legis yang sesuai dengan fokus
penelitian pertama yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang
dianggap multitafsir dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila atau
sebaliknya namun hal itu ditolak oleh Mahkamah. Kemudian hasil yang kedua
mengenai implikasi dari undang-undang bagi masyarakat dan pemerintah yang
mengatur mengenai masa jabatan kepala desa maksimal tetap pada 3 periode
dengan ketentuan yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa disesuaikan dengan hasil putusan yang telah ditetapkan atas
perubahan diksi dari Penjelasan Pasal 39 ayat (2).

Actions (login required)

View Item