TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNGAYAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)

Qurrotul, Ainiyah (2023) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNGAYAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text QURROTUL AINIYAH .pdf Download (17MB)

Abstract

Perjudian adalah penyakit yang telah menghinggapi masyarakat sejak lama dan dapat menyebabkan delik pidana, Contohnya seperti perjudian sabung ayam. Masyarakat yang melakukan hal tersebut tidak memandang umur dan golongan. Praktik perjudian sabung ayam di Desa Sukorambi memiliki dampak merugikan yang signifikan dan dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu, pengaruhnya pada anak-anak juga sangat besar dan berpotensi membuat mereka terlibat dalam tindak pidana perjudian. Praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di sekitar lingkungan anak-anak dapat mempengaruhi mereka secara negatif.Fokus penelitian ini yaitu (1) Bagaimana praktek perjudian sabung ayam di desa Sukorambi? (2) Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Sukorambi dalam Perspektif Undang-undang No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian? (3) Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam perspektif hukum pidana Islam? Pendekatan yang dipakai peneliti yakni pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Studi ini memperoleh kesimpulan 1) praktek tindak pidana perjudian ayam dilakukan dengan pelaku terlebih dulu Mencari lawan dengan cara memposting di sosial media, setelah menemukan lawan mempersiapkan ayam kemudian langsung dipertarungkan diarena sabung ayam yang didalamnya diselipkan dengan perjudian. 2) sanksi tindak pidana perjudian sabung ayam perspektif UU No. 7 tahun 1974 perihal penertiban perjudian dijelaskan pasalnya yakni pasal 2 ayat 1 yang merubah sanksi pasal 303 ayat 1 KUHP dari sanksi penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal Rp90.000 menjadi hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal RP. 25.000.000,00 3) Fiqih jinayah menggolongkan delik perjudian sebagai hukum takzir karena sanksi yang diberikan tidak ditetapkan oleh syara namun ditetapkan oleh pihak Hakim (Ulil ‘Amri).

Actions (login required)

View Item