Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam

Nufus, Dini Alifiyatin (2023) Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text FIX SKRIPSI DINI WATERMARK.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI yang berlatar belakang mengenai persyaratan perceraian sesuai peraturan Kementerian Pertahanan ialah mengajukan permohonan surat izin cerai kepada Pejabat yang Berwenang dan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke PA yang mana TNI ini juga seorang muslim yang terikat dengan hukum Islam sehingga harus memenuhi semua persyaratan prosedur dari kedua hukum tersebut. Kedua hukum yang diambil ialah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana keduanya memiliki sifat yang berbeda yakni lex specialis dan lex generalis namun keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi yang bersangkutan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) bagaimana prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017? 2) bagaimana keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam? Tujuan penelitian ini ialah: 1) Guna mengetahui dan memahami prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017. 2) Guna mengetahui dan memahami keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang figunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi dokumen.
Hasil penelitian ini ialah: 1) dalam prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 telah diatur sesuai dalam keberlakuan regulasi hukum di Indonesia, namun dengan memiliki aturan khusus yang lain seperti harus mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang dengan melakukan pengajuan surat permohonan izin cerai dengan memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelum diajukan ke Pengadilan Agama harus dimediasi terlebih dahulu 2) keabsahan prosedur perceraian dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam yang harus tetap dilaksanakan tanpa menghilangkan salah satu dari prosedur perceraian kedua peraturan tersebut dikarenakan keduanya memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat.

Actions (login required)

View Item