Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)

Kuswantoro, Suryo Febry (2032) Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif). Undergraduate thesis, Syariah.

Text SKRIPSI - watermak.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Otonomi Khusus, Hukum Progresif

Otonomi Khusus merupakan sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab atas desakan masyarakat Papua yang ingin Merdeka, Otonomi Khusus memberikan hak kepada pemerintah Daerah Papua untuk mengurus kepentingan daerah dan masyarakat menurut dengan Prakarsa sendiri. Pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 perubahan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, namun sangat banyak penolakan terhadap perubahan undang-undang tersebut, terdapat beberapa alasan, seperti dalam Penerimaan dana otonomi khusus untuk pelaksanaan aturan otonomi khusus telah mengeluarkan puluhan triliun anggaran nasional. Namun dampak dari otonomi khusus masih sangat jauh dari tujuan dari otonomi khusus itu sendiri, seperti indeks pembangunan manusia yang masih dibawah rata-rata nasional dan banyak lagi permasalah lainnya.
Fokus penelitian mengenai 1) Bagaimana perspektif hukum progresif terkait undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua? 2) Apa Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang No 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua ?
Tujuan penelitian adalah 1) Untuk Mengkaji dari segi hukum progresif mengenai undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Daerah Profinsi Papua. 2) Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Undang-undang Nomor 2 Tahun tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Penulisan karya ilmiah ini merupakah hasil dari jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perlunya keterlibatan segala kalangan pihak untuk mendukung dalam kegiatan perancangan maupun dalam pelaksanaan otonomi khusus, agar apa yang menjadi keinginan dan tujuan dari otonomi khusus dapat tercapat dan agar kesetaraan pembangunan dapat juga dirasakan oleh masyarakat Papua. 2) Perlu adanya perancangan undang-undang baru tentang Otonomi Khusus Papua yang dalam pembuatannya melibatkan langsung Tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua agar apa yang menjadi tujuan dari Otonomi Khusus dapat dicapai dan juga perlunya peningkatan dalam poin-poin positif yang ada dalam Undang-undang Otonomi Khusus, agar apa yang sudah menjadi trend positif dari adanya undang-undang Otonomi Khusus dapat terus berkembang.

Actions (login required)

View Item