Siti Nur, Haliza (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TERKAIT PENYALURAN DANA BANTUAN COVID-19 DI DESA MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
Text
SKRIPSI LIZA (17-07-23) watermak.pdf Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK
Siti Nur Haliza, 2023: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Terkait Penyaluran Dana Bantuan Covid-19 Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2022
Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Covid-19
Pemantauan pelaksanaan oleh pemerintah merupakan salah satu alasan utama mengapa BPD harus dibentuk. Tujuan dari tindakan pengendalian ini adalah untuk menertibkan kecurangan aparat, seperti pengelolaan keuangan desa oleh penyelenggara pemerintahan desa.
Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam penyaluran dana bantuan covid-19 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2022?, 2) Bagaimana problematika sistem pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dalam penyaluran dana bantuan covid-19 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2022?
Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui peran BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa terkait penyaluran dana bantuan covid-19 di Kabupaten Jember, 2) untuk mengetahui kendala BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa terkait penyaluran dana bantuan covid-19 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan, disajikan dan kesimpulan. Validitas bahan penelitian ini didasarkan pada triangulasi sumber dan triangulasi teknis.
Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) Peran BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa terkait penyaluran dana bantuan covid-19 di Desa Mumbulsari yaitu dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil dari pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Dapat dilihat kepala desa Mumbulsari masih belum bisa sempurna dalam menyalurkan dana bantuan langsung tunai covid-19 kepada masyarakat. Hal ini di uraikan bahwa menurut BPD masih banyak nama – nama masyarakat yang hanya sekedar didata saja tanpa diobservasi lebih lanjut kelayakan masyarakat yang menerima bantuan. 2) Kendala BDP dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa terkait penyaluran dana bantuan covid-19 yaitu a) rendahnya rasa kekeluargan antara BPD dan Pemerintah Desa membuat pengawasan menjadi tidak maksimal, b) adanya ketidakkompakan antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Mumbulsari, c) Adanya miss komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengn BPD yang menjadikan BPD kesusahan dalam melihat dan mengawasi kinerja aparatur desa.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Siti Nur Haliza |
Date Deposited: | 17 Jul 2023 07:00 |
Last Modified: | 17 Jul 2023 07:00 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/27481 |
Actions (login required)
View Item |