Impelentasi kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)

Mawarni, Juwita Arum (2023) Impelentasi kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Juwita Arum Mawarni_S20193029.pdf Download (13MB)

Abstract

Pelaksanaan pada pengangkatan perangkat desa dilakukan atas kewenangan kepala desa, perangkat desa sendiri merupakan bagian penting dari pemerintahan desa karena sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di Pemerintahan Desa, lantas apakah kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pengangkatan perangkat desa dan apakah ada akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tersebut tidak sesuai prosedurnya.
Fokus permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa? 2) Bagaimana akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural?
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural.
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu jenis penelitian empiris (Socio Legal), yang pendekatannya ialah dari perundang-undangan dan studi kasus yang terjadi di lapangan. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bahwa Kepala Desa Labanasem dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan hukum, kepala desa menyalahgunakan kewenangannya dengan mengangkat 3 (tiga) perangkat desa dan tidak sesuai prosedur yang disebutkan dalam pasal 49 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang tidak adanya penjaringan dan tanpa konsultasi dengan Camat. 2) Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya cacat prosedur tersebut dapat dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian dengan subjek dan dalam penyalahgunan wewenang yang tidak berpedoman pada undang-undang. Selain pada akibat hukum kepala desa juga menerima sanksi berupa saksi teguran dan sanksi secara administratif.

Actions (login required)

View Item