DISPARITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN YANG MELANGSUNGKAN POLIGAMI SECARA SIRRI BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Khofifah, Indrawati (2023) DISPARITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN YANG MELANGSUNGKAN POLIGAMI SECARA SIRRI BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Khofifah Indrawati_S20181009.pdf Download (1MB)

Abstract

Khofifah Indrawati, 2023: Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Sirri Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam
Kata Kunci: Disparitas, Perlindungan Hukum, Poligami Sirri, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam
Perempuan yang dinikahi dengan poligami sirri tidak mendapatkan akses perlindungan hukum yang secara jelas hal tersebut merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Karena pada umumnya dalam problematika perkawinan sirri, seorang istri tidak akan dapat menuntut perilaku atau tindakan suami jika suami melakukan pencideraan atas hak-hak seseorang istri dalam perkawinan. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang disparitas perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami secara sirri berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana disparitas perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara sirri berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam?, 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara sirri?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui disparitas perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara sirri berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam, 2) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan poligami secara sirri.
Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga didasarkan pada elaborasi literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Disparitas dalam perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan sirri dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 56 ayat 3 KHI memiliki pengaturan berupa menihilkan aspek legalitas dari poligami sirri yang dilakukan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 huruf c PERMA No. 3 tahun 2017 yang menjelaskan terkait dijaminnya perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. 2) Upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan poligami sirri dapat ditempuh secara procedural dengan cara memilih jalan itsbat nikah dengan kualifikasi yang selektif berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017. Selain itu, dapat juga diupayakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di pengadilan. Dan dapat diupayakan juga melalui tahap terendah yaitu meminta seorang moden atau pihak KUA selaku lembaga yang memiliki leadeng sector dalam prosedural perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang untuk menjadi pihak yang membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum pada saat dipoligami. Upaya lain bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan hukum setelah melakukan perkawinan sirri dapat dilakukan dengan meminta pihak lain baik secara individu atau lembaga seperti kepolisian dan pihak yang dapat memberikan perlindungan lainnya.

Actions (login required)

View Item