Konstruksi kesetaraan gender dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pandangan pusat studi gender dan anak UIN KHAS Jember)

Naja, Ahmad Fahruri (2023) Konstruksi kesetaraan gender dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pandangan pusat studi gender dan anak UIN KHAS Jember). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Ahmad Fahruri Naja.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Undang-undang Perkawinan
Perkawinan menjadi keinginan yang harus terwujud bagi setiap manusia di muka bumi ini. Dalam beberapa waktu belakangan kebijakan tentang perkawinan selalu mengalami perubahan dalam segi umur kedua calon mempelai laki-laki atau perempuan. Fenomena yang tidak dapat dihilangkan hingga saat ini yaitu maraknya praktek pernikahan dini di lingkungan masyarakat, sedangkan para calon mempelai masih membutuhkan banyak sekali persiapan hingga kematangan dalam bertindak sebelum menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan demikian pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keadilan kepada setiap pasangan yang sudah menikah.
Fokus Penelitiannya antara lain: (1) Bagaimana perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2) Bagaimana pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Selanjutnya data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi yang didapatkan dari subjek penelitian melalui teknik purposive.
Adapun hasilnya yaitu: (1) Awal keberadaan Undang-Undang perkawinan di sah kan menjadi semangat para perempuan karena maksud awal ialah untuk mengangkat harkat martabat perempuan, namun terlihat dari materi pasal-pasalnya terdapat ambigu yang cukup mendasar dan kembali mempertegas ketidaksetaraan perempuan. Dari hal tersebut pasal-pasal yang ada menimbulkan diskriminas kepada perempuan, dengan demikian pemerintah diharapkan dapat memberi kebijakan terkait aturan dari kesetaraan gender.
Adanya perubahan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan tidak mengurangi jumlah perkawinan akan tetapi meningkatkan jumlah perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi. Sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan terkait adanya dispensasi kawin, karena tujuan dari perubahan Pasal tersebut sudah bagus dan memberikan perlindungan kepada perempuan. (2) Pandangan atau opini yang di bangun oleh PSGA adalah perubahan Undang-Undang perkawinan sudah memenuhi kesetaraan gender dan menyetujui kebijakan tersebut, hanya saja terdapat sudut pandang yang harus diperhatikan seperti pada sisi kedewasaan, karena dalam Undang-undang perdata dan perkawinan usia kedewasaan itu berada pada usia 21 tahun.

Actions (login required)

View Item