ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Rahmatullah, Danang (2023) ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Danang Faisal Rahmatullah 4x.pdf Download (2MB)

Abstract

Danang Faisal Rahmatullah, 2023: Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Ampelan, Kecamatan
Wringin, Kabupaten Bondowoso).
Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa Dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Di Desa Ampelan Dalam Penerapan Kewenangan Kepala Desa masih
terjadi penyimpangan kewenangan dan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan
dengan aturan yang ada sehingga penting untuk dilakukan penelitian mengenai
kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 1) Bagaimana kewenangan
Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 di Desa Ampelan, Kec, Wringin Kab,Bondowoso? 2) Bagaimana
kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Ampelan? 3)
Bagaimana upaya Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan dan melaksanakan
kewenangannya?
Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, dengan jenis penelitian (Field Research). Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan purposive dan bersifat snowball. Keabsahan data dengan teknik
triangulasi, sumber dan teknik.
Hasil penelitian ini: 1) Proses penerapan kewenangan kepala Desa dalam
pengelolaan keuangan desa di desa Ampelan telah dilakukan berdasarkan
prosedur dan ketetapan dari pemerintah pusat namun hal ini masih belum sesuai
dengan lapangan. Bahwasanya masih terdapat beberapa Kewenangan yang belum
terlaksana dengan baik dan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan Kepala desa ini bersifat terikat dan sumber
atribusi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 2) Kendala yang dihadapi
yaitu kurangnya SDM dari Aparatur desa dan Kurangnya partisipasi masyarakat
desa yang dilibatkan kurang berkompeten, kurang memahami terkait Sistem
Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kurangnya transparansi dari desa sendiri,
kurangnya Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Ampelan dan lemahnya
pengawasan BPD sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian Rap pelaporan Desa
dengan di lapangan. 3) Adapun upaya yang dilakukan kepala desa yaitu
membangun kapasitas aparatur Desa dengan melakukan pelatihan kepada aparatur
desa terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip akuntansi
pemerintahan dengan pihak yang berkompeten. Dengan memberikan pemahaman
yang lebih baik, aparatur dan mendorong partisipasi masyarakat serta penguatan
independensi dalam pengawasan BPD agar pengelolaan keuangan desa lebih
efektif dan transparan.

Actions (login required)

View Item