PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Lailatul, Fitriyah (2024) PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text LAILATUL FITRIYAH_S20193004.pdf Download (4MB)

Abstract

PKH diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan memberikan uang
tunai secara langsung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam
peraturan yang diwajibkan. Menurut pemerintah, PKH mampu menurunkan angka
kemiskinan di Indonesia sebagai pembatas atau jembatan masyarakat miskin agar dapat
menyejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan PKH dengan baik. PKH diatur dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di mana di dalamnya berisi tentang syarat-
syarat yang layak menerima bantuan PKH di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
yang diberikan berupa uang tunai, pembagian uang tunai berbentuk pendidikan dan
kesehatan. Tujuan dengan diadakan PKH ini agar meminimalkan angka kemiskinan
Indonesia, Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi manusia”. Namun realitanya masih banyak yang hidup tidak layak
dan miskin, hal tersebut menjadikan pemerintah mencari jalan alternatif untuk mengangkat
kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.
Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu :1) Bagaimana Implementasi Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto? 2) Apakah implementasi Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto memenuhi
prinsip Good Governance?
Tujuan penelitian ini yaitu :1) Dapat mengetahui bagaimana berjalannya Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Kutorejo sesuai dengan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 2). Dapat mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prinsip Good Governance..
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bentuk dari
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif ialah penelitian yang mencari sumber
kebenarannya dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan demi mencari data
yang sistematis dan fakta.
Hasil Penelitian berupa: 1) Implementasi Program Keluarga Harapan yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. yang mana pemerintah dan
pendamping kolaborasi dengan baik yang sesuai dalam penerapan PKH, dan PKH
diberikan berdasarkan data yang ada. namun ada beberapa oknum yang menyelewengkan
kekuasaan sebagai ketua kelompok dengan meminta uang kepada KPM. 2) Prinsip Good
Governance dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di
Kecamatan Kutorejo menjadi acuan sebagai penerapan PKH baik dari ketepatan
penyaluran PKH, memberikan informasi kepada pihak KPM dengan transparan, mematuhi
peraturan permensos dengan penuh pertanggungjawaban, memberikan putusan
berdasarkan kepentingan masyarakat banyak dan memberikan PKH dengan adil, dan
kewajaran.

Actions (login required)

View Item