Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Jember)

Fine, Arju (2023) Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Text FINE ARJU_S20193035 watermark.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Fine Arju, 2023: Implementasi Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember).

Kata kunci : Pemilihan Umum, Hak Politik, Penyandang Disabilitas.

Hak politik adalah bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi yang dalam konsep partisipasi politik sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan rakyat, diselenggarakan dengan cara kegiatan bersama yang bertujuan sebagai perwujudan masa depan warga negara dan penentuan siapa yang harus memegang jabatan dalam pemerintahan. Hak politik penyandang disabilitas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, peraturan ini dibuat sebagai pedoman agar hak-hak terutama hak politik penyandang disabilitas dapat diberikan secara penuh tanpa diskriminasi.
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu di Kabupaten Jember Tahun 2019? (2). Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2019 ?
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) Yang Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1). Implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember masih belum sempurna dan masih perlu upaya lebih untuk mewujudkan atau mengimplementasikan UU No.8 tahun 2016 terkait hak politik penyandang disabilitas tetapi juga kabupaten Jember sudah mendukung penuh dengan mengundangkan peraturan daerah No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas, juga sejalan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. (2). Faktor penghambat antara lain: Masih terdapat data yang kurang singkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Jember dan Dinsos Kabupaten Jember terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata. berkaitan dengan kemapanan ekonomi, Selain biaya mahal, mobilitas dari disabilitas sendiri. Ketika kampanye harus keliling, dan Juga terdapat Faktor pendukung antara lain yakni: ada beberapa bagian penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari penyandang disabilitas mulai dari PANTARLIH, PPS, dan PANWASCAM. Masyarakat disabilitas mau dan antusias untuk diberikan peluang atau kesempatan yang sama sebagai penyelenggara, adanya organisasi atau perkumpulan yang menaungi dari disabilitas itu sendiri misalnya PERPENCA, NPCI Kabupaten Jember.

Actions (login required)

View Item