Analisis Fikih Siyasah Persepektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem Presidential Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Muhajir, Ach (2023) Analisis Fikih Siyasah Persepektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem Presidential Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ach. Muhajir_S20173064.pdf Download (1MB)

Abstract

Ach. Muhajir, 2022: Analisis Fikih Siyasah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Sistem Presidential Threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Kata Kunci: Analisis, Fikih Siyasah, Presidential Threshold, Pemilihan Umum

Sistem presidential threshold yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diharapkan untuk memperkuat sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia. Akan tetapi ketentuan besaran 20% perolehan kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya dianggap menyembelih aspirasi, suara, dan pilihan kelompok minoritas yang direpresentasikan dalam partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu. Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sudah sepantasnya, Islam memberikan suatu analisa, penelaran, serta otokritik konsep terhadap sistem tersebut.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana gambaran umum sistem presidential threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap sistem presidential threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengatahui gambaran umum sistem presidential threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2) untuk mengetahui analisis fikih siyasah terhadap sistem presidential threshold Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berjenis normatif legal research serta menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach, dimana peneliti mencoba untuk membaca, menelaah, dan menggambarkan sistem presidential threshold yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, serta analisis fikih siyasah terhadap sistem presidential threshiold undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terkait pengumpulan data penelitian ini berupaya mengumpulkan, memeriksa, setiap bacaan secara kualitatif dan menyajikannya secara disktiptif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) sistem presidential threshold yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memang memperkuat sistem presidensil, namun di sisi lain kebijakan tersebut berakibat menyembelih hak politik kelompok minoritas. 2) sistem presidential threshold yang terdapat pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian Hukum Tata Negara Islam atau Fikih Siyasah. Akan tetapi Islam sangat membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, sepanjang calon pemimpin tersebut berpegang teguh pada Kitabullah.

Actions (login required)

View Item