KEPASTIAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 124K/TUN/2013)

Yuza Fikriya, Ayu (2023) KEPASTIAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SENGKETA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 124K/TUN/2013). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ayu Yuza Fikriya-HTN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kewenangan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebelum menerbitkan SIMB haruslah berpedoman pada aturan atau prosedur yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan SIMB tersebut dapat memuat unsur kepastian dan keadilan hukum yang kedepannya diharapkan tidak terjadi suatu sengketa atas KTUN yang telah diterbitkan. Seperti Putusan Kasasi No. 124 K/TUN/2013 yang didalamnya berisikan sengketa TUN berupa adanya penerbitan SIMB yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana prosedur menerbitkan Izin Menerbitkan Bangunan Berdasarkan Kewenangan Pejabat Administrasi Negara?, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara Kasasi nomor 124K/ TUN/2013?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan prosedur menerbitkan Izin Menerbitkan Bangunan Berdasarkan Kewenangan Pejabat Administrasi Negara; 2) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Kasasi nomor 124K/ TUN/2013.

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan dan konseptual. Penelitian ini juga didasarkan pada elaborasi literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan berdasarkan kewenangan pejabat administrasi negara secara yuridis berpedoman pada dua Peraturan Perundang-undangan berupa UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dua pengaturan terebut memiliki derivasi berupa PP No. 36/2005 dan Permendagri No. 32/2010 sebagai aturan pelaksananya. Keempat peraturan tersebut secara substansi tidak memiliki perbedaan pengaturan yang siginifikan. Akan tetapi perbedaan pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan sendiri tampak pada aturan Perda di masing-masing daerah. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturannya, secara substansi Perda tentang izin mendirikan bangunan tidaklah menyalahi aturan pokok dari peraturan perundag-undangan tentang izin mendirikan bangunan itu sendiri. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Kasasi nomor 124K/ TUN/2013 tidaklah didasarkan pada fakta hukum yang secara komprehensif termuat dalam amar putusan tingkat pertama dan banding. Dalam hal ini, amar putusan majelis hakim kasasi terkait dengan kekeliruan judex facti dalam menerapkan hukum secara normatif mengandung ketidakpastian dikarenakan adanya petimbangan hukum yang tidak diuraikan secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item