ANALISI HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP SANKSI KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) ) PT WANABAKTI SUKSES MINERAL OLEH PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)

Desi Putri, Rahayu (2024) ANALISI HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP SANKSI KETERLAMBATAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) ) PT WANABAKTI SUKSES MINERAL OLEH PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text DESI PUTRI RAHAYU _S20192035.pdf Download (3MB)

Abstract

Pengambilalihan saham yang di lakukan antar perusahaan wajib untuk di laporkan kepada pihak KPPU, namun pada putusan Nomor 17 KPPU-M/2020 tidak segera melaporkan adanya pengambilalihan saham sehingga timbul pokok pada permasalahan pihak terlapor, tidak melakukan notifikasi keterlambatan pengambilalihan saham kepada KPPU selama 2021 hari, namun denda yang di berikan kepada terlapor pada putusan KPPU sebanyak Rp. 1 miliar. Hal ini sangat bertentangan mengenai undang undang yang PP No. 5 tahun 2010 yang mana keterlambatan pada notifikasi 1 hari paling sedikit 1 miliar dan setinggi tingginya 25 miliar.
Fokus pada penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk ? 2) Bagaimana Akibat Ketidak Sesuaian Sanksi Dalam Putusan Perkara No 17 KPPU –M/2020?.
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham. 2) Untuk mengetahui Akibat Ketidak Sesuaian Sanksi dalam Menangani Pengambilalihan Saham pada Putusan Nomor 17 KPPU – M/2020.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undang, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang di gunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan deskriptif normatif sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi dalam menjawab permasalahan penelitian.
Kesimpulan penting yang di peroleh penelitian ini: 1) Pada sanksi keterlambatan di atur dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, sanksi yang di berikan KPPU tidak boleh memberatkan terlapor maka perhitungan pada sanksi yaitu 50% dari keuntungan yang di peroleh dan 50% dari pelanggaran yang di lakukan. 2) Akibat ketidak sesuian sanksi yang di berikan karena adanya keringanan pada pemberian denda menimbulkan ketidak adilan dan tidak adanya kejeraan pada pelanggar, namun sebaliknya justru memberikan celah untuk pelaku usaha lain agar terhindar dari denda yang tinggi dengan memberikan alasan ketidak pahaman notifikasi kepada KPPU.

Actions (login required)

View Item