Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di DPRD Kota Malang)

Permana, Andre Dwi Surya (2023) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di DPRD Kota Malang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text REVISI ANDRE BARUU_compressed.pdf Download (1MB)

Abstract

Andre Dwi Surya Permana, 2023: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang).
Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masalah keuangan yang menjadi hal yang penting, sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan di bentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan- keperluan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka terealisasinya hal ini harus dipastikan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu perlu diketahui pula bagaimana mekanisme, dampak, serta hambatan yang dihadapi.
Fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1). Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang? 2). Bagaimana dampak DPRD terhadap pengawasan APBD di Kota Malang? 3). Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Malang?
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang 2) Untuk mendeskripsikan dampak DPRD terhadap pengawasan APBD di Kota Malang 3) Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi DPRD dalam pengawasan APBD di Kota Malang.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Peran DPRD dalam pengawasan APBD dan hambatan-hambatan yang perlu diatasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam hal pengelolaan keuangan, penguatan transparansi informasi APBD, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga pengawasan eksternal. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya partisip asi aktif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik dan mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih baik. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks peran DPRD dalam pengawasan APBD dan memiliki implikasi signifikan dalam perbaikan sistem pengawasan keuangan daerah di Kota Malang serta wilayah-wilayah sejenis di Indonesia.

Actions (login required)

View Item