Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Wahyudi, Kefin (2024) Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate thesis, UIN KH Ahmad Shiddiq Jember.

Text Kefin Wahyudi_S20183053.pdf Download (1MB)

Abstract

Kefin Wahyudi 2023, Tinjauan Fiqh siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia

Kata Kunci: Fiqh siyasah, Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah.
Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan representasi keterlibatan masyarakat khususnya terkait dinamika perpolitikan suatu wilayah. Representasi keterlibatan masyarakat mensyaratkan adanya pelaksanaan pilkada yang demokratis untuk dijadikan persyaratan penting membentuk sistem dan gaya kepemimpinan suatu wilayah. Dalam pemilihan kepala dareah tidak lepas dari konflik dalam sistem pemilihanya. Mestinya pemerintah segera meralisasikan Pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah sebagaimana undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam pasal 157 tentang pembentukan peradilan khusus pilkada. Hal ini juga pentig dilihat dari perspektif fiqh siyasah mengingat islam salah satu agama terbesar yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala dareah fokus pada tinjauan fiqh siyasah. Substansi fiqh siyasah yaitu pengaturan terkait hubungan pemerintah dengan masyarakat yang berorientasi untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Bedasakan latar belakang di atas peneliti mengajukan 2 rumusan masalah
Fokus Penelitian dalam penelitian yaitu:1. Bagaimana urgensi pembentukan perdilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sitem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif Fiqh siyasah?.
Tujuan Penelitian 1. Untuk mendeskipsikan urgensi pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sitem ketatanegaraan Indonesia? 2. Untuk menganalisis pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif Fiqh siyasah?
Penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian yaitu normatif yuridis yang menggunakan pendekatan dasar tinjauan Fiqh siyasah dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan juga pendekatan konsep. Data dianalisis secara deskriptif dan keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber melalui Analisa terhadap beberapa sumber
Hasil penelitian menjelaskan 1) pembentukan badan peradilan khusus bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Adapun alasan hukum MK terhadap putusannya yaitu: pasal 24C ayat 1 tidak memberikan penjelasan terkait kewenangan MK dalam memutuskan persengketaan hasil Pilkada karena Pilkada tidak termasuk ke dalam pemilihan umum yang menjadikan jika terdapat persengketaan maka di luar tanggung jawab MK sehingga penyelesaiannya diselesaikan di peradilan khusus 2 pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala dareah dalam perspektif fiqh siyasah dalam Islam tidak ada larangan dalam membentuk suatu lembaga peradilan khusus Pilkada sebab memang diperlukan mengingat perkembangan politik di Indonesia, berdasakan kadilan dan kemaslatan.

Actions (login required)

View Item