ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 123 PK/Pid.Sus/2015)

Rian, Sulastri Nur Aini (2023) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 123 PK/Pid.Sus/2015). Undergraduate thesis, Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text Rian Sulastri Nur Aini_S20184008.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Rian Sulastri Nur Aini, 2023: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 PK/Pid.Sus/2015)
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pornografi, Putusan Mahkamah Agung
Pornografi merupakan suatu penggambaran perilaku merangsang menggunakan gambar ataupun teks untuk merangsang hasrat seseorang atau suatu teks yang dengan sangaja dibuat untuk meningkatkan hasrat seksual. Pornografi adalah kejahatan yang menggunakan fasilitas komputer sebagai sasarannya yaitu suatu aktivitas melawan hukum yang membawa resiko terjadinya satu tindak pidana. Apabila aktivitas pornografi ini terjadi bahkan sampai merugikan pengguna internet lain maka terkena hukuman yang dilihat dari bukti-bukti yang terjadi seperti contoh dalam putusan nomor 123 PK/Pid.Sus/2015 dan dijerat dengan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 4 ayat 1.
Fokus masalah yang diteliti : 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 PK/Pid.Sus/2015?. 2) Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum tindak pidana Pornografi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 PK/Pid.Sus/2015?.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan metode analisis putusan dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.
Pada penelitian ini mendapat kesimpulan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pidana nomor 123 PK/Pid.Sus/2015 terhadap terdakwa menjerat pelaku dengan pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf e undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan hukuman 10 bulan. 2) Dalam analisis yuridis yang penulis lakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 123 PK/Pid.Sus/2015 Ponografi merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan seorang perempuan dirugikan. Saat membuat keputusan di pengadilan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor. agar tidak terjadi dugaan menguntungkan salah satu pihak di dalam pengadilan

Actions (login required)

View Item