Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kurnia, Elsa Cahya (2024) Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text ELSA CAHYA KURNIA_S20193027.pdf Download (5MB)

Abstract

Elsa Cahya Kurnia, 2023: Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Peraturan Daerah

DPRD merupakan instrumen pemerintahan daerah yang mewakili rakyat. DPRD memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi yang tugas utamanya adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah yang berpedoman pada Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih spesifiknya fungsi legislasi DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam kajian fiqh siyasah ada kajian fiqh siyasah dusturiyah yaitu tentang kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam pembuatan peraturan daerah yang disebut fungsi legislasi atau kekuasaan legislasi yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tujuan utama dari pemerintahan dalam siyasah Islam dalah memperhatikan serta mengurus permasalahan yang terkait dengan duniawiyang berpusat pada satu hal yaitu pemerintah harus mampu mewujudkan dan membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk kepentingan akhirat.
Fokus penelitian ini yaitu: 1) bagaimana fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang? 2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana tahapan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui bagaimana fiqh siyasah mengatur tentang implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.
Hasil penelitian ini berupa: 1) Fungsi Legislasi DPRD mempunyai beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari diantaranya yaitu; tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahapan pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan dan yang terakhir tahap penyebarluasan. Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten lumajang sudah menjalankan tugas dan haknya dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. 2) Dalam tinjauan fiqh siyasah fungsi legislasi DPRD memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaannya terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan itu sendiri, dan persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item