Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Siyasah

Siti Komariyah, S20193111 (2024) Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text SITI KOMARIYAH_S20193111.pdf Download (22MB)

Abstract

Siti Komariyah, 2023: “Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Siyasah”

Kata Kunci: Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan, Fiqh Siyasah.
Peraturan Daerah yang dirincikan di atas tentunya masyarakat diupayakan untuk paham mengenai aturan hukum yang ada, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah bangunan yang digunakan baik untuk perumahan maupun komersial, selaras dengan laju perkembangan populasi industri. Pemilik bangunan mempunyai tanggung jawab dalam mengelola bangunan karena adanya peraturan seputar pembangunan bangunan, salah satunya adalah pengurusan izin mendirikan bangunan.
Fokus Penelitian Skripsi ini adalah: 1. Bagaimana retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 di Kabupaten Lumajang? 2. Bagiamana pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana retribusi izin mendirikan bangunan dalam perspektif Fiqh Siyasah?
Tujuan dari penelitian ini ialah 1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 di Kabupaten Lumajang, 2. mengkaji pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Lumajang, 3. mengkaji pandangan fiqh siyasah dalam pelaksanaan restribusi izin mendirikan bangunan.
Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (Field Research) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifar deskriptif. Lokasi penelitian ialah Perumahan Grand Mutiara Ijen: Tompokersan, Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Jl. Jenderal Panjaitan Nomor 89 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.
Hasil penelitian ini yaitu: 1. Bahwasannya masyarakat di perumahan meskipun tidak memahami akan retribusi IMB sudah bisa dipastikan aman sebab telah ada payung yang melindungi yakni perusahaan perumahannya itu sendiri pasti telah menerapkan apa yang telah diamanatkan dalam Perda. Berbeda halnya dengan masyarakat luar perumahan, dalam pelaksanaanya banyak masyarakat yang masih belum memiliki IMB begitu juga dengan proses kebijakan. Dengan demikian, diperlukan kerjasama yang baik dan komitmen dari pihak-pihak terkait untuk keberhasilan implementasi kebijakan. 2. Di dalam pelaksanaan suatu kebijkan pasti dipengaruhi berbagai faktor yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan suatu sistem yang cukup kompleks, sehingga keberhasilannya dilihat dari berbagai faktor. Baik itu faktor manusia, faktor fisik sampai dengan faktor keadaan lingkungan sekitar, semua ini mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. 3. Peraturan Daerah tersebut belum sesuai dengan fiqih siyasah sebab kebijakan tersebut belum bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap regulasi yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditutut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Actions (login required)

View Item