Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia (Konspirasi KPU Amerika Serikat dan Korea Selatan)

Rosidya, Sinta Alfi (2023) Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia (Konspirasi KPU Amerika Serikat dan Korea Selatan). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SINTA ALFI ROSYIDA_S20173042.pdf Download (2MB)

Abstract

Sinta Alfi Rosyida, 2024 : Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan
Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia (Komparasi Antara KPU Amerika Serikat dan Korea
Selatan).
Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Tata Negara Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
E UUD 1945 adalah negara demokrasi yang pemilihan umum merupakan bentuk
perwakilan pemerintahan dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah
satu cara masyarakat dapat terlibat dalam politik adalah melalui pemilihan umum.
Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memungkinkan masyarakat
mengekspresikan tujuan politiknya adalah salah satu pertunjukan demokrasi
Indonesia yang paling signifikan. Dua pilar penting yang mendukung
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah sistem demokrasi dan
konstitusi negara.
Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana Telaah Yuridis terhadap
Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif
Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia? 2) Bagaimana Perbandingan
Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat
dan Korea Selatan?
Tujuan penelitian ialah 1) Untuk mengetahui Telaah Yuridis terhadap
Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif
Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui Perbandingan
Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat
dan Korea Selatan.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research), dimana pengumpulan data dilakukan seluruhnya di perpustakaan tanpa
memerlukan kerja lapangan. Oleh karena itu, literatur atau peraturan dan undang-
undang terkait isu yang diteliti—khususnya buku-buku yang mendalami peran dan
yurisdiksi Komisi Pemilihan Umum (KPU)—digunakan untuk mengumpulkan
sumber data.
Hasil penelitian ialah 1) Bahwa Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan
Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan
Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara lembaga tambahan dan sejajar
dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan untuk mewujudkan instrumen
kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan
memberikan jalan bagi rakyat untuk mengekspresikan ambisi dan kepentingannya.
2) Bahwa Kedudukan dan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika
Serikat dan Korea Selatan berbeda. Di Amerika Serikat, Electoral College dan
Komisi Pemilihan Federal (Federal Election Commission/FEC) adalah dua komisi
pemilihan umum. Kongres membentuk Komisi Pemilihan Federal (FEC) pada tahun 1975 untuk melakukan manajemen dan melaksanakan UU Kampanye
Pemilihan Federal (FeCa), yang mengatur pembiayaan pemilihan federal. KPU
Korea Selatan adalah penyelenggara dan pengawas pemilu, serta bertanggung
jawab atas kampanye, pendataan pemilih, dan pemungutan suara, serta
penghitungan suara yang telah dibeproleh. Sebenarnya, NEC memiliki otoritas untuk membentuk partai politik yang tidak berfungsi.

Actions (login required)

View Item