TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PNS PADA PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 150/G/2020/PTUN.SBY

Moh Rizki, Hamdani (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PNS PADA PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 150/G/2020/PTUN.SBY. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text REVISI 8 JANUARI 2024.pdf Download (21MB)

Abstract

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri-sendiri dan sesama pegawai negeri sipil. Namun masih banyak PNS yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Apabila merasa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pengadilan tata usaha negara. Seperti dalam putusan nomor 150/G/2020/Ptun.Sby dimana penggugat mengajukan upaya administrasi kepada pengadlilan tata usaha negara karena merasa putusan pejabat pembina kepegawaian tidak adil dalam memutuskan perkara. Dalam Fiqih Siyasah tidak dijelaskan secara rinci tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS Bondowoso berdasarkan Fiqih Siyasah.
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara pelanggaran kode etik PNS pada putusan nomor 150/G/2020/PTUN.Sby?. 2) bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pelanggaran kode etik PNS pada putusan PTUN Surabaya Nomor 150/G/2020/PTUN.Sby?
Tujuan peneliian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik PNS pada putusan nomor 150/G/2020/PTUN.Sby?. 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pelanggaran kode etik PNS pada putusan PTUN Surabaya Nomor 150/G/2020/PTUN.Sby?.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu teknik literatur dan dikumpulkan menjadi sub-bab tertentu.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) berdasarkan objek perkara pengugat merasa keberatan atas putusan yang di lakukan oleh bupati oleh karena itu pengugat melakukan upaya administrasi di PTUN Surabaya. Dalam putusan tersebut majelis hakim PTUN Surabaya menerima gugatan pemohon dan menolak putusan KASN. 2) Pertimbanagan hukum hakim berdasarkan putusan tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan fiqih siyasah majelis hakim memutuskan putusan berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah dan kisah para sahabat

Actions (login required)

View Item