Achmad Affan Gafar

Achmad Affan Gafar, Affan Gafar (2024) Achmad Affan Gafar. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi, Achmad Affan watermark.pdf Download (5MB)

Abstract

Achmad Affan Gafar, 2023: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Isbat Nikah Poligami Siri Di Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 341/PDT.G/2019//PA.MTP).

Kata kunci: Isbat Nikah, Poligami, Anak, Perlindungan Hukum.

Di Indonesia dalam pernikahan memakai asas monogami dan boleh beristri lebih dari seorang jika dikehendaki dari pihak yang bersangkutan. Aturan menikah sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan jika terdapat persoalan dan permasalahan berkaitan tentang agama khususnya bidang pernikahan masuk dalam ranah Pengadilan Agama. Di ambil dari Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp. peneliti membahas fokus permasalahan pada contoh putusan tersebut.
Pada putusan yang disebutkan diatas ditemukan fakta bahwa majelis hakim menolak atau tidak menerima permohonan para pemohon 1 (suami) dan pemohon II ( istri sah siri yang ke dua) yang berisi tentang Isbat Nikah Poligami Siri dan Penetapan Anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan sebagai termohon yaitu istri sah yang pertama. Fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam isbat nikah poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp)? dan, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam isbat nikah poligami siri di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?.
Untuk mengidentifikasi penelitian tersebut, peneliti memakai penelitian hukum normatif (Library Reseacrh) fokus mengkaji hasil putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Mtp dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Dari putusan tersebut tentang perlindungan hukum terhadap anak Isbat Poligami Siri baik ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penyebab dari pemohon 1 (suami) melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya tidak mematuhi aturan undang-undang yang berlaku sehingga berdampak kepada istri-sitri dan lebih khusus anaknya, anak hasil pernikahan poligami siri tersebut. Sehingga anak dari pemohon 1 setara dengan anak diluar kawin dan status hukum dari anak tersebut lemah karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat dan tidak izin ke pengadilan sehingga tidak dapat akta nikah dan secara tidak langsung akta kelahiran tidak dapat, karena akta nikah menjadi sebab mendapat akta kelahiran.
Hasil temuan dan penelitian ini yang sudah diteliti pada putusan tersebut, bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 yakni dengan cara mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama. 2) Perlindungan hukum terhadap anak di dalam sema nomor 3 tahun 2018 berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yakni a). Bahwa perlindungan hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan mengajukan asal usul anak bisa dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnnya bila tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak berdasarkan bukti yang sah. b). Perlindungan hukum terhadap anak isbat nikah poligami siri perspektif Hukum Perdata dengan berupa pengakuan dari kedua orang tuanya. Jadi demikian jawaban dari hasil penelitian tesebut, dalam sumber lain dikuatkan dengan pembuktian melalui ilmu teknologi atau alat bukti lain sesuai putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. dan juga pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item