HASIL PENELITIAN

GOOD ZAKAT GOVERNACE KAMPUNG ZAKAT
 DI KABUPATEN JEMBER

Disusun Oleh:
 Dr. Nurul Widyawati I.R, S.Sos, M.Si

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2019

BAB 1 PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian
Good governance dalam pandangan Dwiyanto mengandung beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktiknya yakni harus memberikan ruang kepada lembaga nonpemerintah atau swasta untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintah, hal ini memungkinkan adanya sinergi antara aktor dan lembaga pemerintah dengan nonpemerintah atau swasta seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ).  
Pemerintah dapat efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan nilai nilai seperti efisiensi, keadilan serta daya tanggap yang menjadi nilai penting dalam praktik good governance. Sejalan dengan pemikiran Agus Dwiyanto, UNDP mengklasifikasikan prinsip-prinsip good governance antara lain efektif, jujur, pemerataan, transparansi, akuntabel, informatif, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan gender.
Mengembangkan praktik good governance salah satunya dengan membuat transparansi yang diperlukan sebagai salah satu syarat terciptanya good governance. Tuntutan kepada pemerintah pada berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik harus terbuka dan akses terhadap stakeholder adalah hal yang wajib dilakukan. Good governance menjadi barang mewah karena tidak semua orang bisa menikmatinya, menurut Dwiyanto, baik atau buruk good governance salah satunya ditentukan tingkat transparansi dalam pemerintahannya.
Transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator governance yang lain, warga hanya akan mau dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pelayanan jika aturan main mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik itu terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Hak dan kewajiban warga baik ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintah dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, maka dapat mengambil keputusan, yaitu apakah mereka perlu terlibat dalam kegiatan itu atau tidak, informasi mengenai hak dan kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui oleh warga, tidak akan ada partisipasi 
Pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H), di bawah kepemimpinannya masyarakat hidup sejahtera sehingga tidak ditemukan masyarakat yang berhak menerima zakat.1 Namun, sejak masa penjajahan sistem implementasi zakat semakin terpuruk.  Ada banyak  model  pengelolaan  zakat  yang  diterapkan, terdapat sebagian yang sukses diimplementasikan dan sebagian lainnya tidak sukses karena pengelolaan yang kurang tepat.
Beberapa hasil penelitian sepakat bahwa zakat dapat menjadi sarana yang tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Menurut Monzer Kahf, meskipun kontribusi zakat hanya kurang 1% dari Pendapatan Domestik Bruto, akan tetapi zakat memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan dan kelangsungan hidup sosial bagi masyarakat miskin. Tidak jauh berbeda dengan beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Patmawati (di Selangor dan Zakariah et.al di Kelantan, Malaysia, meneliti dampak pembagian zakat dalam mengurangi kemiskinan melalui empat macam index kemiskinan, yakni: Headcount Index, Average Poverty Gap, Income Gap dan Sen Index. Dan hasilnya menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi masalah kemiskinan.
Begitu juga Hairunnizam Wahid et.al di daerah Jerantut, Pahang, daerah  Taiping,  Perak  dan  daerah  Sandakan,  Sabah  menyimpulkan bahwa zakat dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup golongan  miskin. 
Setiap negara memiliki sistem atau model kebijakan zakat yang berbeda. Salah satunya Pakistan, di Negara tersebut zakat dikelola secara sentralisasi. Ada 5 tingkat lembaga zakat yamg berwenang dan berbentuk hirarki: Dewan Zakat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan lokal atau desa
Di Sudan, zakat merupakan kewajiban bagi warga negara dan  dikelola  langsung  oleh  negara  kemudian  didistribusikan  melalui   tiga saluran, yaitu: 1). Komite Zakat Lokal. 2). Komite kasus penting dan musafir. 3). Komite untuk pemiik hutang
Kebijakan zakat di Malaysia dilaksanakan secara desentaralisasi. Semua negara bagian dan provinsi diberi legalitas untuk membentuk sistem mereka sendiri sesuai dengan peraturan lembaga Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mengawasi semua fungsi zakat. Mereka memiliki lembaga pengelolaan   zakat   masing-masing   yang   operasinalnya   berada   di bawah MAIN
Setelah tahun 1990-an, Malaysia membuat kebijakan zakat baru, yaitu Privatisasi administrasi zakat. Malaysia membentuk institusi lain dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang terpisah dari MAIN namun masih berada di bawah pengawasan MAIN seperti: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (1991), Lembaga Zakat Selangor (1994), Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (1994), Pusat Kutipan Zakat Pahang (1995), Pusat Zakat Negeri Sembilan (1998) and Pusat Zakat Melaka (2001)
Kebijakan privatisasi administrasi zakat adalah sebagai berikut: pertama, untuk menyediakan petugas, kantor atau konter tertentu untuk pengumpulan zakat secara terpisah dari MAIN. Kedua,untuk memanfaatkan teknologi komputer dalam semua transaksi terkait zakat. Ketiga, untuk membuat sistem kerja perusahaan yang tidak terikat oleh birokrasi. Dengan cara ini akan mendorong inovasi, kreativitas, proaktif dan  mempercepat sistem pengiriman. Selain itu, untuk memperkenalkan skema layanannya sendiri untuk menjaga kesejahteraan yang akan menjamin masa depan personel mereka; untuk merekrut personel berpengalaman yang memiliki keahlian di berbagai bidang termasuk studi Islam, keuangan, pemasaran, I.T, penelitian, administrasi bisnis, ekonomi, komunikasi massa dan sebagainya
Malaysia telah mengembangkan berbagai sistem seperti mendirikan kantor, mempekerjakan dan melatih petugas, merancang sistem terkomputerisasi dari  pengumpulan zakat, sistem keuangan dan pelaporan, serta rencana operasi umum. Praktik modern koleksi zakat di Malaysia dapat ditemukan di Pusat Pungutan Zakat (Pusat Pengumpulan Zakat) di Wilayah Federal, yang didirikan pada tahun 1991 untuk tujuan pengumpulan zakat dengan manajemen yang lebih sistematis, termasuk komputerisasi
Meskipun Malaysia dianggap sebagai Negara dengan pengelolaan zakat terbaik melalui kebijakan yang dibentuknya. Ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan di antaranya adalah inefisiensi terutama dalam aspek distribusi, jumlah pembayar zakat yang belum teridentifikasi dengan baik dan pembangunan kapasitas atau skill masyarakat miskin untuk meningkatkan standard perekonomian mereka yang masih kurang mendapat perhatian. Pengelolaan zakat di Indonesia  berbeda  dengan   pengelolaan zakat di Malaysia. Indonesia menganut sistem sentralisasi. Di Indonesia ada dua lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga perzakatan yang diinisiasi oleh masyarakat dan telah mendapat izin dari pemerintah
Namun  dalam operasionalnya, pengelolaan zakat berpusat di BAZNAS   (Badan Amil Zakat Nasional) sedangkan LAZ memiliki wewenang membantu BAZNAS. Adapun payung hukum mengenai zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang  berbunyi: zakat adalah harta   yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ juga dilakukan oleh beberapa masyarakat melalui oraganisasi-organisasi kemasyarakatan, di antaranya pondok pesantren, masjid, dan surau yang juga melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara langsung kepada para mustahiq. 
Penelitian Supranoto tentang pengelolaan zakat di desa Putukrejo, Malang Selatan, mempunyai keunikan tersendiri yakni pengelolaan zakat secara nepotisme, dimana Kepala Desa Putukrejo di tahun 1970 mengangkat anak laki-lakinya menjadi Kepala KUD dan Kepala Pabrik Gula di Desa tersebut. Kepala Desa membuat kebijakan kepada semua petani tebu diberikan kemudahan untuk memperoleh modal usaha di KUD dengan implikasi pada waktu musim panen tebu mewajibkan kepada seluruh petani tebu untuk menjual hasil panen kepada Pabrik Gula yang dipimpin oleh putra Kepala Desa Putukrejo. 
Sistem yang dijalankan oleh Kepala Desa Putukrejo yakni, jika petani tidak meminjam modal kepada KUD maka petani tidak menerima air dari pihak pengairan. Jika mereka meminjam modal kepada KUD dan menjual kepada Pabrik Gula yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa Putukrejo, maka Pabrik Gula tersebut akan menghitung hasil panen petani tebu, dipotong pinjaman modal kepada KUD dan juga dipotong zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut.
Dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Putukrejo tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat kolektif yang cukup inovatif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat di desa tersebut. Masyarakat di sana mampu mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki. Inovasi manajemen zakat tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Putukrejo
Kesuksesan Desa Putukrejo sangat mungkin untuk diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Tetapi kenyataannya, pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini, belum bisa diberdayakan secara maksimal sedangkan angka kemiskinan masih cukup tinggi. Padahal sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar pula. Menurut penelitian yang dilakukan BAZNAS pada tahun 2016, potensi zakat di Indonesia mencapai 286 triliun, namun jumlah zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat baru mencapai 51 triliun. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran pemangku kebijakan sangat penting dalam menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan inovatif. Para pemangku kebijakan adalah orang-orang yang mampu menetukan arah kebijakan khususnya dalam manajemen zakat agar manfaat zakat dapat tercapai.
Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang manajemen zakatnya belum optimal. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. BAZNAS di Kabupaten Jember saja baru berdiri tahun 2017 lalu. Kabupaten Jember menduduki  posisi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur. Dari total jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, sekitar 800 ribu di antaranya   merupakan   warga  miskin. Sementara potensi zakat di Jember cukup tinggi, lebih dari 10 miliar namun angka kemiskinan juga  cukup tinggi
Sebenarnya, sejak sekitar satu dekade yang lalu di Kabupaten Jember banyak berdiri Lembaga Amil Zakat (LAZ), mulai dari yang tingkat lokal seperti AZKA Baitul Amin dan RIZKI hingga nasional seperti YDSF, LAZISMU, BMH dan lainnya. Namun, keberadaan LAZ tersebut tidak memberikan implikasi yang besar bagi masyarakat miskin di Jember. Padahal seharusnya, lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya baik BAZ maupun LAZ, secara umum mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan masyarakat
Melihat kondisi di atas, bila dibandingkan dengan Kabupaten lain, pengelolaan  zakat  di  Jember jauh berada di  bawah  dua Kabupaten tetangga yaitu Banyuwangi dan Lumajang. Pada Tahun 2016, Baznas Banyuwangi mampu menghimpun dana zakat sebesar 1,7 miliar. Sedangkan Kabupaten Lumajang setiap tahunnya mampu mengumpulkan 2,4 miliar hingga 4 miliar pertahun. Padahal jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang separuh dari jumlah penduduk Kabupaten Jember.
Pada dasarnya, apabila pengumpulan zakat di Kabupaten Jember dimaksimalkan, dana yang akan terkumpul melebihi jumlah dana zakat terkumpul di Lumajang, yaitu dapat mencapai 10 miliar pertahunnya. Jumlah zakat sebesar itu dapat diberdayakan dan didistribusikan untuk pembangunan ekonomi Jember. Hal demikian karena sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (mandatory expenditure) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (built–in). Namun, karena manajemen zakat di Jember yang rendah, tentu manfaat zakat dianggap kurang mampu menanggulangi kemiskinan
Di Kabupaten Jember tepatnya di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe, terdapat Kampung Zakat. Kampung Zakat ini didirikan dengan konsep kerjasama antara seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah (khususnya Kemenag Jember), BAZNAS, LAZ, penyuluh agama dan masyarakat yang mampu. Dengan mensinergikan antara BAZNAS dan seluruh LAZ yang ada di Jember, Kampung Zakat menampung bantuan yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS dan seluruh LAZ untuk kemudian disalurkan kepada warga di Kampung Zakat. Dan setelah melakukan survey ke beberapa daerah miskin di Jember, pihak Kemenag menetapkan Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe sebagai Kampung Zakat. Secara umum, tujuan pendirian Kampung Zakat adalah sebagai berikut:
a.	Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
b.	Meningkatkan kesejahteraan masyararakat khususnya di kawasan kampung zakat terpadu
c.	Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif
d.	Merubah mustahiq menjadi muzakki
e.	Menjadikan kampung bebas narkoba
f.	Menjadikan kampung bebas paham radikalisme
g.	Dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-qur’an
Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Kemenag Jember dalam memilih daerah tersebut untuk dibentuk Kampung Zakat. Pertama, daerah yang penduduknya sangat miskin. Dusun Pace Desa Jambe Arum yang terletak di lereng gunung Raung ini terdiri atas 422 KK dan  75% penduduknya sangat miskin atau bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Profesi mereka mayoritas buruh tani dan mereka masih tinggal di rumah gedek yang berlantai tanah. Penduduk di kawasan kampung zakat tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200 perbulan. Karena keterbatasan tersebut banyak anak-anak yang putus sekolah. Kedua, daerah yang rawan pendangkalan iman. Dengan kondisi ketidakmampuan ekonomi mayarakat akan mudah melakukan perilaku-perilaku menyimpang atau bahkan bisa berpindah agama.
Kampung Zakat Terpadu resmi launching pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 dengan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri. Kampung Zakat ini merupakan kampung zakat pertama  yang ada di  Jawa Timur dan akan dijadikan sebagai  percontohan di Jawa Timur. Dan Kampung Zakat nantinya akan dikembangkan ke sepuluh kampung lainnya.
Sekretaris Kampung Zakat, Ustad Amir, menyampaikan bahwa sebelum berdirinya Kampung Zakat di Dusun Pace Desa Jambearum, masyarakat di sana sangat jarang menerima santunan atau zakat kecuali yang bersifat insidentil, seperti pada bulan Ramadhan. Selain itu pernah ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang mengadakan kegiatan edukasi atau menyelenggarakan pasar murah tapi dampaknya kurang sigifikan dan bersifat sementara. Namun, setelah dibentuk Kampung Zakat, manfaat yang dirasakan masyarakat sudah terasa.
Disamping memberikan bantuan berupa bahan makanan dan perlengkapan sekolah, uang tunai dan pakaian layak pakai, salah satu penyaluran zakat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi  seperti pemberian hewan ternak kambing kepada 20 keluarga tak mampu yang diserahkan  setelah  peresmian Kampung Zakat. Setiap keluarga menerima sepasang ekor kambing, jantan dan betina untuk dikembangbiakkan sehingga nantinya hasil dari ternak kambing tersebut bisa digunakan untuk membantu perekonomian mereka menjadi lebih baik. Saat ini, dari 20 pasang kambing tersebut, beberapa sudah berkembang biak.
Menurut Muhammad Muslim selaku Direktur sekaligus Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Jember, sesuai rancangan program Kampung Zakat, Dusun Pace Desa Jambearum tidak hanya akan dibangun secara fisik tapi juga nonfisik. Salah satu programnya adalah pengentasan buta aksara al- Quran.
Melalui program ini, Kampung Zakat juga diresmikan sebagai Kampung  Al-Quran  setelah  pendirian  TPQ  Darul  Quran.  Saat  ini, jumlah murid di TPQ Darul Quran hampir mencapai 80 orang. Tidak hanya didirikan TPQ Darul Quran, tapi juga diselenggarakan Diklat Standarisasi Guru Ngaji Metode Tilawati. Secara global, ada 9 program kegiatan Kampung Zakat yang dibentuk oleh Kemenag, yaitu:
1.	Pengentasan buta aksara al-Quran
2.	Beasiswa bagi anak berprestasi tetapi kurang mampu
3.	Pencegahan paham radikalisme
4.	Kampung bebas narkoba
5.	Pengentasan pernikahan dini
6.	Bimbingan keluarga sakinah
7.	Bedah rumah
8.	SA-JA-DAH santunan janda dan duda rajin ibadah
9.	Santunan anak yatim dan du’afa
Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian dengan Judul “Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember” terbilang cukup menarik untuk diteliti. Kampung Zakat di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember merupakam program kebijakan baru yang memanfaatkan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan Kabupaten Jember dengan menggandeng BAZDA dan seluruh LAZ di Jember dalam pelaksanaan programnya. Selain itu, Kampung ini merupakan program pertama dan telah dijadikan sebagai percontohan di Jawa Timur. 

B.	Fokus Penelitian
Dari latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember?
2.	Apa saja kendala Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember?

C.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :
1.	Untuk mendeskripsikan Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember
2.	Untuk mendeskripsikan kendala Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember

D.	Manfaat Penelitian
1.	Teoritis
Secara akademis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan manajemen zakat.

2.	Praktis
a.	Bagi peneliti, penelitian ini menambah kemampuan skill atau kreatifitas dalam penyusunan karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang pengelolaan zakat.
b.	Bagi semua pemangku kebijakan daerah maupun pusat, penelitian ini memberikan masukan ilmiah untuk pengambilan kebijakan bagi pengelolaan zakat  yang efektif.
c.	Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang mirip pada objek dan fokus yang berbeda.

BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA

2.1.	Penelitian Terdahulu
1.   Neli1
Tesis dengan judul “Manajemen Zakat di Lembaga Dompet Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajmen pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas baik dari segi perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang cukup baik, hanya job description di setiap divisinya belum tersusun. Dan implikasi dari manajemen zakat di Sambas mampu menyejahterakan masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi mustahik.
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang sama dengan fokus yang berbeda. Penelitian di atas lebih fokus terhadap implementasi manajemen pengelolaan zakat di Lembaga Dompet Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017. Keduanya sama-sama membahas tentang zakat  dan  dengan  pendekatan  yang  sama  yaitu  kualitatif  deskriptif.
Sedangkan yang membedakan antara keduanya adalah penelitian yang dilakukan Neli membahas tentang manajemen  zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas sementara yang diteliti panulis adalah tentang  Good Zakat Governance  Kampung  Zakat  Terpadu  di  Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
1 Neli, “Manajemen Zakat di Lembaga Dompet Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”, IAIN Surakarta, 2017

2.   Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan2
Penelitian   yang   berjudul   “Formulasi   Kebijakan   Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta” menyimpulkan bahwa selama proses formulasi kebijakan baik pada pengenalan dan perumusan permasalahan transportasi di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi   dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meletakkan isu kemacetan sebagai agenda prioritas pada RPJP Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2013-2017 dan RKPD Tahunan. Sehingga dalam penanganannya, pemerintah  DKI  Jakarta  membuat  keputusan  dengan  merancang  Road Map Pola Transportasi Makro (PTM) dengan payung hukum yakni Peraturan Gubernur Nomor 103 tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro. Terjadinya tarik menarik kepentingan berbagai stakeholder dan alasan seperti kurangnya kemauan politik dan mahalnya anggaran pembangunan membuat proses perencanaan pembangunan sangat lama.
Sedangkan  untuk  proses  perencanaan  pembentukan  operator  PT  MRT
Jakarta  tidak  menemui  hambatan  yang  serius.  Hasilnya,  Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008   Tentang   Pembentukan   Badan   Usaha   Milik   Daerah   (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya  sama-sama meneliti  tentang  formulasi  kebijakan  dan  dengan metode   kualitatif   deskriptif.   Sedangkan   perbedaannya   adalah   fokus masalah yang diteliti dalam penelitian di atas tentang Pembentukan Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Perseroan  Terbatas  (PT)  Mass  Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan masalah yang akan diteliti penulis adalah Kampung Zakat.

2 Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI”, Cosmogof, 2, 2 (Oktober ,2016).
1.	

3.   Diah Hariani3
Penelitian yang bejudul, “Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah gambaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu. Adapun tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gianyar  Nomor  33  tahun  2005,  tertanggal  31  Januari  2005.  Hasil  dai penelitiaan ini menunjukkan bahwa konstruksi perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada harapan masyarakat. Maka, dalam pelaksanaannya  harus sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, dalam kerangka penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik  yang  lebih  responsif  dan  partisipatif  dan  lebih  cocok  dengan kondisi lingkungan masyarakat yang dianamis dimana pelayanan itu diselenggarakan. Apabila penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan konstruksi di atas, maka akan sejalan dengan perkembangan paradigma pelayanan publik, dari yang normatif-positivistik ke yang progresif-sosiologik, yang memungkinkan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif  untuk  membukakan  kesempatan  kepada  stakeholders  agar mampu berpartisipasi langsung dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu rational construct in concreto. Dengan demikian, dasar-dasar penerapan New Publik Service Paradigm telah diterapkan dalam penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik.
Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah (a. Tujuan, yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar dan apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung proses kebijakan tersebut. (b. Grand theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah New Publik Service Paradigm sementara penelitian yang digarap saat ini memakai teori formulasi Kauffman kebijakan dan Good Zakat Governance. Sedangkan persamaannya adalah kedua penelitian tersebut meneliti tentang kebijakan publik dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

3Diah Hariani, “Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar”, Dialogue, 1, 3 (Januari, 2016).

4.   Eka Maya Puteri4
Penelitian dengan judul, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014” meneliti tentang bagaimana implementasi pengeloaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014 dan apa saja factor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak cukup baik, terbukti dari semakin meningkatnya jumlah dana zakat yang terkumpul dari Tahun 2011 sampai 2014. Sedangkan faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014 adalah Sasaran dalam penyaluran zakat, Keterbatasan Sumber Daya Badan Amil Zakat   Nasional   Kabupaten   Siak,   Komunikasi   dan   koordinasi   antar Pwgawai  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Siak, Sikap pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas serta faktor lingkungan sosial dan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.
     Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah masalah yang diteliti penelitian tersebut adalah pengeloaan zakat di Kabupaten  Siak  pada  Tahun  2013-2014.  Sementara  persamaan  kedua penelitian tersebut adalah meneliti tentang pengelolaan zakat dan dengan metode dan jenis penelitian yang sama, yakni kualitatif deskriptif. 

5.   Sri Kusriyah5
Hasil temuan dari penelitian yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Zakat   Sebagai   Upaya   Penanggulangan   Kemiskinan   Di   Kabupaten Demak” adalah dalam hal penataan kelembagan lembaga pengelola zakat, Kabupaten Demak membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pemerintah  Daerah  kabupaten  Demak  telah  mengeluarkan  kebijakan berupa Keputusan Bupati Demak Nomor:451/20/2010 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak Peiode 2010-
2012. 

4 Eka Maya Puteri, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014”, JOM FISIP, 2, 3 (Oktober, 2016).
5 Sri kursiyah, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak”, Masalah - Masalah Hukum, 2 (April, 2016)

Di Kabupaten Demak juga telah berdiri Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat. Dalam rangka Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dewan Pelaksana BAZDA Kabupaten Demak bertugas membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk mengefektifkan pengumpulan  zakat,  shadaqah  dan  infaq  Pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 451-12/1301/2011 tentang himbauan berzakat bagi PNS yang dibayarkan melalui BAZDA dan bagi PNS yang belum mampu berzakat dihimbau untuk bershadaqah sebanyak Rp. 20,000, dengan demikian Muzakki yang membayar Zakatnya ke BAZDA hampir seratus persen berasal dari PNS di Kabupaten Demak. Dalam  hal  pendistribusian/pentasyarrufan,  BAZDA  Kabupaten  Demak
3.	belum memiliki aturan yang baku. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di  samping itu,  keduanya meneliti  tentang kebijakan  zakat. Akan  tetapi  penulis  lebih  fokus  pada  formulasi  kebijakan  sementara penulis sebelumnya fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan zakat. lokasi kedua penelitian juga berbeda; penelitian di atas terletak Kabupaten Siak sedangkan penelitian ini terletak di Kabupaten Jember. Dengan perbedaan tersebut tentu hasil dari kedua penelitian juga berbeda.

6.   Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle dan Muhammad Farid Muhamad Erdris6
Penelitian dengan judul “Zakat Management in Malaysia: A Review”.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sejak  korporatisasi lembaga Zakat pada 1990-an, ada banyak peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas yang terlihat, tetapi hal itu bukan merupakan zona nyaman bagi Lembaga Zakat, banyak persoalan mengenai penyaluran zakat dan dana zakat yang tidak tepat sasaran mulai mendapat penilaian positif dari masyarakat. Lembaga Zakat di Malaysia telah banyak meningkat dan tidak diragukan lagi dapat menigkatkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, tetapi mereka juga harus tetap waspada. Dan yang paling penting adalah dengan perencanaan yang tepat, audit dan penggunaan ICT
akan membantu mengatasi masalah zakat secara tepat. 
Ada beberapa persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang lakukan penulis, diantaranya: tema penelitian yang sama yaitu zakat dan pendekatan penelitian juga sama yaitu kualitatif. Namun, ada juga beberapa perbedaan anatar keduanya: 1. Lokasi. Lokasi penelitian di atas di Malaysia sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Jember. 2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan 
6 Mohd Shahril Ahmad Razimi et.al,  “Zakat Management in Malaysia: A Review” American- Eurasian Journal of Scientific Research, 6, 11,( 2016).
1.	

7.   Ram Al Jaffri Saad, Norfaiezah Sawandi dan Rahayu Mohammad7
Sebuah penelitian dengan judul “Zakat Surplus Funds Management”  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  surplus  dana  zakat masih terus berkembang dan membutuhkan ijtihad baru. Metode atau pendekatan manajemen yang lebih efisien dan jangka panjang diperlukan untuk  dikembangkan  baik  oleh  otoritas  keagamaan  atau  cendekiawan Islam. Dengan rencana yang tepat dan sistematis, dampak manajemen surplus dana zakat dapat dioptimalkan untuk penerima Zakat.
Persamaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  yang  dilakukan saat  ini  adalah masalah  yang diteliti  sama. Sedang  yang membedakan keduanya adalah penelitian di atas lebih fokus pada manajemen surplus dana zakat dengan menggunakan metode kualitatif pustaka dengan teknik metode  analisis  konten,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis                  fokus    pada    formulasi    kebijakan    dan    manajemen    zakat    dengan menggunakan metode kualitatif lapangan

8.   Aripin8
Hasil penelitian dengan judul “A survey on the space and living condition  of  zakat  house  for  Asnafs  Fakr  and  Miskin”  menunjukkan bahwa para administrator hanya menyediakan bantuan moneter untuk perumahan asnaf sehingga ruang, ukuran, lokasi, kondisi hidup dalam ruangan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar tidak disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga para asnafs. Oleh karena itu, pihak yang berwenang sedang mengkompromikan pembangunan perumahan yang memadai dan kondusif, aman, sehat dan agamis. 
7 Ram Al-Jaffri Sa’ad et.al, “Zakat Surplus Funds Management”, International Journal of  Economics and Financial Issues, 6 (April,2016).
1.	

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis penulis adalah masalah. Keduanya membahas tentang zakat. Namun, penelitian di atas  fokus  pada  survey  kondisi  zakat  rumah  bagi  para  fakir  miskin. Dengan demikian perbedaan keduanya salah satunya adalah metode yang dipakai dalam meneliti. Penelitian dengan judul “A survey on the space and living condition of zakat house for Asnafs Fakr and Miskin” menggunakan penelitian kuantitatif dengan data deskriptif statistik.

9.   Cipriano da Costa Gino das Neves, Sumartono, Andy Fefta Wijaya9
Penelitian yang dilakukan oleh Cipriano da Costa Gino das Neves 
dkk dengan judul “Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan   Hak Anak Bermasalah dengan Hukum      (Studi di Kementerian Kehakiman)” bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan  hak  anak  bermasalah  dengan  hukum,  aktor-aktor  yang terlibat dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum   dengan   menggunakan   desain   kualitatif   deskriptif.   Temuan penelitian di atas   menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan rencana strategis Pemerintah Timor-Leste pada sektor peradilan; sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Kehakimaan, khususnya di Badan Legislasi Nasional sangat minim sekali dan juga partisipasi publik dalam kegiatan formulasi kebijakan; kerjasama yang dibangun oleh Badan Legislasi Nasional baik sesama instansi publik maupun organisasi-organisasi private selama ini berjalan efektif sekali. Badan Legislasi Nasional merupakan intansi pemerintah sehingga dana bukanlah persoalan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak maksimal karena sejauh ini Badan Legislasi Nasional belum berhasil menuangkan  satu  kebijakan  tentang  perlindungan  hak  anak  ke  dalam format suatu peraturan tertentu. 
8 Srazali Aripin, “A Survey on the Space and Living Condition of Zakat House for Asnafs Fakr and Miskin”, Journal of Scientific Research and Development, 4, 3 (2016).
9 Cipriano da Costa Gino das Neves et.al, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum  (Studi di Kementerian Kehakiman)”, Reformasi, 2, 5 (2015)
Adapun perbedaan antara kedua penelitian adalah fokus masalah yang diteliti berbeda. Masalah pada penelitian di atas adalah Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan  Hak Anak Bermasalah dengan Hukum sedangkan  masaah  dalam  penelitian  saat  ini  adalah  Kampung  Zakat.
1.	
Namun di satu sisi, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu: meneliti tentang formulasi kebijakan dan dengan desain peneltian yang sama.

10. Novita Tresiana10
Penelitian  dengan judul “Perumusan  Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif  Gender Di Provinsi Lampung”. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam   perumusan kebijakan, Dinas Pendidikan Propinsi Lampung kurang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan yang disusunnya.  Model perumusan didominasi model inkrementalis, mengedepankan pertimbangan administratif/politis. Faktor penyebabnya sebagai berikut: pertama, lemahnya pemahaman (pengetahuan dan keahlian) aktor perumus kebijakan/program,   dimana   mereka   merubah   pemahaman   perspektif gender menjadi hanya sebuah program dan kegiatan, yang khusus berkenaan dengan “program/kegiatan pemberdayaan perempuan”. Minimnya   pemahaman ini yang kemudian menjadi informasi dan dipergunakan oleh aktor untuk opsi-opsi dalam merumuskan dan memilih alternatif program.   Hal-hal yang mendasari lemahnya pemahaman aktor dikarenakan, sosialisasi yang tidak maksimal dan pelatihan gender yang diterima dengan pemberlakuan sosialisasi dan pelatihan layaknya  proyek, serta rotasi aktor/pegawai yang tinggi.   Kedua, letak otoritas/kekuasaan yang mengurusi persoalan gender ada pada eselon rendah (Eselon III dan Eselon  IV)  dalam  struktur  organisasi,  yakni  menjadi  tupoksi  Bidang 
Pendidikan Non Formal (PNFI), Sie Pendidikan Masyarakat. 
Persamaan  antara  penelitian  di  atas  dengan  penelitian  saat  ini adalah sama-sama meneliti meggunakan pendekatan kualitatif (evaluasi). Sedangkan yang menjadi perbedaan di antara kedua penelitian yaitu: masalah yang diteliti oleh Novita Tresiana fokus pada Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi   Lampung   sementara   masalah   yang   diteliti   penulis   adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum Kabupaten Jember. 
10Novita Trisiana, “Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung”, Analisa, 2, 2 (Juli, 2015).
1.	

Tabel. 2.1
Persamaan dan perbedaaan penelitian terdahulu 

NO	
Nama dan Judul	
Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti
sebeumnya	Peneliti
sekarang	
1	Neli (2017)
“Manajemen Zakat di Lembaga Dompet Ummat
di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”	Meneliti tentang
zakat	Fokus pada
manajemen zakat	Fokus  yang
diteliti adalah GZG Kampung Zakat di Desa Jambearum	
2	Antik Bintari dan
Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan (2017) Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Meneliti tentang
formulasi kebijakan	Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit
(MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	Fokus
masalah yang diteliti Kampung Zakat di Desa Jambearum	
1.	
	Perseroan
Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta				
3	Diah         Hariani
(2016),“Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di        Kabupaten Gianyar”	Meneliti tentang
kebijakan publik	Menganalisa
kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar	Fokus yang
diteliti adalah GZG Kampung Zakat di Desa Jambearum	
4	Eka Maya Puteri
(2016) “Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-
2014”	Meneliti tentang
formulasi kebijakan publik	Fokus yang
diteliti pengeloaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-
2014	Fokus yang
diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum	
5	Eka Maya
Puteri(2016), “Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-
2014”	Meneliti tentang
zakat	Fokus pada
kebijakan pengelolaan zakat	Fokus  yang
diteliti adalah GZG Kampung Zakat di Desa Jambearum	
6	Mohd Shahril
Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle dan
Muhammad Farid Muhamad Erdris, (2016) “Zakat Management in Malaysia: A Review”	Meneliti tentang
zakat	Fokus pada
manajemen zakat di Malaysia	Fokus  yang
diteliti adalah GZG Kampung Zakat di Desa Jambearum	
7	Ram Al Jaffri
Saad, Norfaiezah Sawandi dan Rahayu Mohammad	Meneliti tentang
zakat	Fokus yang
diteliti adalah manajemen dana surplus zakat	Fokus  yang
diteliti adalah GZG Kampung	

	(2016), “Zakat
Surplus Funds
Management”			Zakat di Desa
Jambearum	
8	Srazali Aripin
(2016),
“A survey on the space and living condition of zakat house for Asnafs Fakr and Miskin”	Meneliti tentang
zakat	Fokus yang
diteliti adalah kondisi tempat
tinggal rumah zakat untuk kaum fakir miskin di Malaysia	Fokus  yang
diteliti adalah GZG Kampung Zakat di Desa Jambearum	
9	Cipriano da Costa
Gino das Neves et.al (2015 ), “Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)”	Meneliti tentang
formulasi kebijakan	Fokus
masalah adalah Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum
(Studi di Kementerian Kehakiman)	Fokus yang
diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum	
10	Novita Tresiana
(2015), judul “Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung”	Meneliti tentang
formulasi kebijakan	Masalah
pendidikan persepktif Gender di Provinsi Lampung	Masalah yang
diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum	
Sumber: diolah oleh peneliti
Berdasarkan paparan penelitian terdahulu di atas, sangat jelas perbedaan  antara penelitian  yang dilakukan  peneliti  dengan  penelitian- penelitian sebelumnya. 

2.2	Kajian Teori 
Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik gencar dilakukan, hal tersebut seiring peningkatan taraf pendidikan masyarakat selain pengaruh globalisasinya. Pola lama terhadap penyelenggaraan pemerintah sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka merupakan hal wajar apabila hal itu di respon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik 
Menurut world bank definisi Governance “the way state power is used in managing economic and social resources for development and society”, sementara  itu United  Nation  Development  Program  (UNDP)  dalam  Osborne dan  Gaebler  (2003)  mendefinisikan  governance  sebagai  “the  exercise  of  political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. World  Bank  lebih kepada cara  pemerintah  mengelola  sumber  daya sosial dan ekonomi sebagai sarana pembangunan masyarakat. Pendapat lain dari UNDP lebih kepada aspek politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola negara. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy strategy formulation) 
Menurut program World Bank dan UNDP, pembangunan harus dengan tatakelola yang baik (good  governance), sementara  itu,  World  Bank  mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Good governance terhindar dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan  disiplin  anggaran, serta  penciptaan  legal  and  political  framework  bagi tumbuhnya aktivitas usaha 
Institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintah), privat sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing masing. State berfungsi menjalankan lingkungan politik dan hukum yang kondunsif, privat sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Berikut ini hubangan antar sektor dapat terkonsep seperti bagan dibawah ini.

society

state

Privat sektor

Sumber: Sedarmayanti, good governance 2012
Gambar 2.3 
Hubungan antarsektor 

Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga sector public. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain, misalnya pasar. Terdapat anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat, namun sektor swasta dapat berbeda dengan masyarakat. Sektor swasta mempunyai kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondunsif  bagi pasar dan perusahaan itu sendiri, sementara itu masyarakat (society) terdiri dari individual dan kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak). Keduanya berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan baik formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swasta, swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain 
Makna “good” dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini good governance berorientasi pada dua hal pertama, yakni orientasi ideal. Dalam hal ini negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti; legimitacy apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat atau tidak, accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control. Kedua, yakni pemerintah yang berfungsi secara ideal, dalam hal ini pemerintah secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung kepada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien 
Good governance zakat yang ideal adalah seperti yang diungkapkan oleh Sedarmayanti, yaitu adanya negara yang memayungi regulasi zakat. Negara dipercaya oleh masyarakat dalam regulasi zakat karena mengusung nilai nilai efektif, efisien dan akuntabel. Paradigma tersebut sejalan dengan pola pikir Mardiasmo yang menyatakan bahwa governance  dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan - urusan  publik. 
Stoker (1998) dalam Sukardi menguraikan bahwa Governance mengacu pada perkembangan gaya pemerintahan yang batas-batasnya di dalam sektor publik dan swasta menjadi kabur. Esensi pemerintahan itu fokus pada mekanisme yang tidak berhenti di jalan lain untuk otoritas dan sanksi dari pemerintah. Governance merupakan bentuk dari sebuah potensi kontrak, waralaba dan bentuk-bentuk regulasi baru, singkatnya tentang apa yang disebut sebagai manajemen publik baru, namun pemerintah tidak lebih sebagai alat manajerial, hal ini juga dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dalam produksi pelayanan publik 
Pola pikir dari Schneider (1999) dalam Sukardi yang mengungkapkan bahwa Governance sebagai pemahaman telah berkembang, melampaui pengelolaan lembaga untuk mencakup interaksi antara para pemangku kepentingan, lingkungan sosial ekonomi, dan politik mereka. Governance tidak hanya tentang mengelola sumber daya, orang atau lembaga, tetapi juga tentang pemahaman bagaimana hubungan antara para pemangku kepentingan yang berbeda mempengaruhi efektivitas dan mempengaruhi proses pembangunan di negara mereka. 
Governance dipandang sebagai sistem yang kompleks dari interaksi antara struktur, tradisi, fungsi (tanggung jawab), dan proses yang ditandai dengan tiga nilai utama akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.
Menurut Fukuyama (1999) dalam Sukardi good governance lebih ditekankan pada modal sosial karena dipandang sebagai norma informal yang mempromosikan kerja sama antara dua atau lebih individu. Norma-norma yang merupakan modal sosial dapat berkisar dari norma timbal balik antara dua orang teman, semua jalan sampai ke kompleks dan rumit, seperti Kristen dan Kong hu cu. 

BAB 3
METODE PENELITIAN

E.	Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif yang berusaha mengonstruksi realitas sosial secara alamiah dan memahami maknanya. Oleh karena itu keberhasilan penelitian kualitatif sangat tergantung pada proses, peristiwa dan validitas data yang dikumpulkan. Diakui bahwa seringkali ada suatu pemikiran yang mengintervensi hasil penelitian kualitatif. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan pemikiran yang obyektif berdasarkan realitas atau data empirik. 
Hal yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Dengan demikian teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis. Rancangan penelitian kualitatif memilih fokus penelitian yang mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas 

F.	Lokasi penelitian
Kampung Zakat Terpadu merupakan kebijakan baru yang digagas oleh Bagian Penyelenggara Syari’ah Kementerian Agama Jember. Kampung Zakat Terpadu terletak di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe yang berada di bawah lereng Gunung Raung. Desa Jambearum merupakan daerah paling utara dari kabupaten jember sekaligus berdampingan dengan Kabupaten Bondowoso.

G.	Subyek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel dan populasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Spradley dalam Sugiono menyebut populasi (dalam kuantitatif) sebagai “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas: tempat, pelaku dan aktivitas yang memiliki  interaksi  satu  sama lain.  Sejalan  dengan pernyataan Spradley, Suharsimi  Arikunto  juga membatasi  subjek  penelitian  sebagai  orang (people), tempat (place) dan data (paper) yang melekat pada masalah yang diteliti. Selanjutnya, dalam penentuan sumber data dari subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive atau purposeful. Purposive adalah proses memilih partisipan untuk sebuah penelitian kualitatif dengan merekrut individu-individu yang bisa membantu memberikan infomasi tentang   fenomena   sentral    dalam sebuah penelitian.

H.	Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, salah satunya yaitu sebagai berikut: Pertama, observasi. Menurut Guba dan Lincoln, observasi peran serta dilakukan dengan alasan salah satunya adalah pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat  perilaku dan  kejadian  sebagaimana  yang terjadi  pada keadaan sebenarnya.  Dengan teknik observasi ini, peneliti ingin mengetahui data berikut ini:

a.	Preferensi Kemenag Jember dalam merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
b.	Opsi yang dibayangkan Kemenag Jember sebelum merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
c.	Lingkungan eksternal yang melatarbelakangi formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
d.	Konsekuensi yang mungkin terjadi dengan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
e.	Penghimpunan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
f.	Pendistribusian zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
g.	Pendayagunaan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
h.	Pengawasan di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum

Kedua, wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti dapat menggunakan tiga rangkaian wawancara mendalam sebagaimana yang dijelaskan Hadi, yaitu wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan atau wawancara sejarah hidup terfokus, memberikan kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya   atau wawancara pengalaman detail, dan mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki. 
Ketiga, dokumentasi. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya tertulis baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi yang terkait dengan fokus penelitian tentang Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember.

I.	Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorisasikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilih data yang penting atau tidak penting. Sedangkan ukuran penting tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian (Gunawan 2013;209).
	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Hubermen, dimana analisis data ini melalui beberapa tahap: (1). Pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan penelitian sudah dianggap memadai. (2). Merumuskan dan menafsirkan data tentang penelitian. (3). Mengambil kesimpulan akhir terhadap data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.
Sementara itu, untuk memproses analisis data dalam Miles dan Huberman dapat melalui tiga proses, (1) Reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilokasi penelitian (Ghony, 2012;307). (2) Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data antara lain, bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan dan sebagainya. (3) menarik kesimpulan. Secara sederhana makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuatannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. (Djunaidi 2012;249).

BAB 4
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Kampung Zakat Terpadu merupakan kebijakan baru yang digagas oleh Bagian Penyelenggara Syari’ah Kementerian Agama Jember. Kampung Zakat Terpadu terletak di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe yang berada di bawah lereng Gunung Raung. Desa Jambearum merupakan daerah paling utara dari kabupaten jember sekaligus berdampingan dengan Kabupaten Bondowoso.
Adapun visi Desa Jambearum adalah terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan inovatif dalam pemerintahan dan pembangunan potensi lokal desa. Sedangkan misi yang ingin dicapai Desa Jambearum adalah sebagai berikut:
a.   Pemberdayaan dalam pendidikan yang layak b.   Pemberdayaan kelompok miskin
c.   Mewujudkan sosial budaya yang aman, damai dan sejahtera d.   Menjamin kepastian hukum
e.   Mewujudkan aparatur desa yang profesional dan bertanggung jawab
Sedangkan monografi Desa Jambearum tahun 2018   adalah sebagaimana berikut:

Tabe 4.1 Monografi Desa Jambearum Tahun 2018

MONOGRAFI DESA JAMBEARUM TAHUN 2018	
Luas	21.638 ha	
Ketinggian	446 m	
Suhu	22-30 °C	
Batas wilayah utara	Desa Sukowono	
Batas wilayah timur	Hutan Lintang	
Batas wilayah selatan	Desa Rowosari	
Batas wilayah barat	Desa Pringgondani	
Jumlah Dusun	7 dusun:  Karang Sampurna, Pace, 
Krajan,  Sumber Kokap Barat, Sumber Kokap Timur, Sumber Pettung dan Sumber Arum	
Jumlah penduduk	8157	
jumlah KK	3502	
Jumlah RT	59	
Jumlah RW	12	
Agama	Islam	
Profesi	Buruh tani, pedagang	
Tradisi	Festival durian	
Potensi desa	Durian, Bambu, Anyaman Bambu, tanaman Gheddung, Lahar Beku dan Paras	
Sumber: diperoleh dari data Desa Jambearum

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Dusun Pace sendiri berjumlah 425 kk dan 75% dari mereka tergolong masyarakat tidak mampu atau miskin. Mayoritas penduduk Dusun Pace berprofesi sebagai buruh tani. Mereka bekerja di perkebunan atau lahan orang lain karena tidak memiliki lahan sendiri. Penghasilan yang mereka dapatkan perbulan tidak lebih dari Rp. 200.000. Kebanyakan Rumah penduduk di kawasan Kampung Zakat Terpadu masih berupa gedek atau anyaman bambu dan berlantaikan tanah. Kondisi tempat tinggal yang terbilang kurang layak huni.
Masyarakat yang tinggal di Kampung Zakat Terpadu merupakan suku Madura sehingga bahasa yang   dipakai sehari-hari adalah bahasa Madura. Sedangkan tingkat pendidikan di  Dusun Pace sangatlah rendah. Banyak anak-anak yang putus sekolah. Hal tersebut disebabkan kondisi perekonomian yang tidak cukup untuk membayar biaya sekolah.
Bedasarkan kondisi tersebut, Penyelenggara Syari’ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tergerak untuk mendirikan kampung Zakat di kawasan tersebut. Maka pada tanggal 15 Maret 2018
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Drs. H. Samsul Bahri, M.Pd.I meresmikan Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum didampingi Kepala Kantor Kemenag Jember, Drs. HM. Facrur Rozi M.HI dan Camat Sumberjambe Heri Setyawan serta Kabid Penaiz Zawa Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Barnoto.
Dengan demikian, Kampung Zakat memiliki visi yang jelas, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Sementara tujuan kampung zakat secara umum dapat dijabarkan berikut ini:
a.   Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
b.   Meningkatkan  kesejahteraan  masyararakat  khususnya  di  kawasan kampung zakat terpadu
c.   Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif d.   Merubah mustahiq menjadi muzakki
e.   Menjadikan kampung bebas narkoba
f.   Menjadikan kampung bebas gerakan radikal
g.   Dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-Qur’an

Ada beberapa program dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan kampung zakat terpadu antara lain adalah sebagai berikut:
Pertama, pengembangan ekonomi masyarakat.   Kegiatan ini berbentuk penyaluran ternak Kambing untuk diipelihara oleh masyarakat dan dimbil hasilnya. Selain ternak kambing juga ada pemberdayaan ekonomi  berupa bantuan  usaha dan  berbagai  kegaitan  lain  yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga kampung zakat terpadu.
Kedua, pengembangan pendidikan.      Tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Untuk itu program pengembangan pendidikan di kampung zakat ini berupa pemberian beasiswa bagi warga masyarakat setempat.
Ketiga, program santunan untuk para janda. Program ini menjadi program khusus untuk menyantuni para janda berupa kebutuhan sembako dan pengembangan ekonomi mereka.
Ke-empat, program pendidikan baca tulis al-Qur’an bagi anak-anak dan para lansia. Bentuk kegiatannya memberikan bantuan alat atau sarana prasarana dan membentuk kelompok belajar di kawasan kampung binaan.
Ke-lima, program penguatan akidah program ini kerjasama denga penyuluh  agam  Islam  Kabupaten Jember  yang  secara rutin  melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan
Ke-enam, rogram cinta NKRI dan Bebas Narkoba, kegiatan ini bekerjasama dengan Bakesbangpol, POLRI dan TNI.
Sebagai  penanggungjawab,  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Jember akan mengajak semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jember untuk ikut berpartisiapasi dalam membangun masyarakat di kampung zakat terpadu. Siapapun boleh berpartisipasi sepanjang tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis dan dalam bingkai cinta NKRI.
Dasar hukum yang menjadi rujukan pendirian kampung zakat terpadu adalah sebagai berikut:3
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
c.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
d.   Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
e.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2014
      Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan   Zakat
f.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat
g.   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi  Pengumpulan  Zakat  di  Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat
h.   Keputusan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Jember  Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember  Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu maka dibentik pula struktur pengurus Kampung Zakat Terpadu yang terdiri atas Pembina, Direktur Utama, Direktur Eksekutif, Direktur Keuangan dan bidang-bidang, yaitu: Bidang Pengentasan Buta Aksara Al-Qur’an, Bidang Pengembangan Ekonomi, Bidang Pengembangan Pendidikan, Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Bidang Pengentasan Paham Radikalisme dan Bidang Pemberantasan Narkoba. Berikut ini adalah bentuk struktur pengurus Kampung Zakat Terpadu:

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kampung Zakat Terpadu bersinergi dengan BAZ dan juga LAZ di Jember. Ada delapan Lembaga Amil Zakat yang terlibat dan berpartisipasi di Kampung Zakat Terpadu yaitu; LAZ RIZKI, LAZISNU, LAZISMU, YATIM MANDIRI, NURUL HAYAT, AZKA, YDSF, DAN BMH, serta NURUL FALAH. Kampung Zakat juga mendapat dukungan sepenuhnya dan BAZNAS Kabupaten Jember.
Sedangkan letak kantor sekretariat Kampung Zakat Terpadu bertempat  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Jember  Jl.  KH. Wahid Hasyim No.1, dan Rumah Ustadz Amir Dusun Pace Desa Jambearum Sumberjambe sekaligus sebagai pengelola Kampung Zakat Terpadu Binaan Kantor Kementarian Agama Kabupaten Jember.4
Berdasarkan data dokumentasi yang didapat peneliti, bahwa sejak pertama kali launching yaitu pada tanggal 15 Maret 2018, Kakanwil telah menetapkan Kampung Zakat Terpadu sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur karena merupakan Kampung Zakat pertama di Jawa Timur. Adapun paparan data dan analisis sebagai berikut:

1.	Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember
Good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik gencar dilakukan, hal tersebut seiring peningkatan taraf pendidikan masyarakat selain pengaruh globalisasinya. Pola lama terhadap penyelenggaraan pemerintah sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, maka merupakan hal wajar apabila hal itu di respon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti kampung zakat Terpadu sengaja didirikan untuk menjembatani ketimpangan antara kondisi sosial masyarakat yang angka kemiskinan masih tinggi dengan potensi zakat yangada di Kabupaten Jember juga cukuptinggi. Hal ini Kementerian Agama Kabupaten Jember memahami dengan fungsi dan manfaat zakat yang cukup besar sebagai sistem ekonomi   produk   Islam. Di   samping   itu,   Bapak   Muslim   juga mengatakan:
Di Kemenag kan punya dana yang dihimpun UPZ, selama ini dana yang terkumpul itu memang didistribusikan. Tapi kan penerimanya berbeda-beda, macam-macam. sehingga kurang efektif karena hasilnya tidak dapat diukur.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jember tidak hanya paham  tentang persoalan zakat  dan manfaatnya tapi juga melaksanakan zakat profesi. Hal  tersebut  juga  tidak  lepas  dari  kultur  yang  sudah  lama berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Ada 5 budaya kerja yang sudah lama menajadi tradisi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bahkan di seluruh Kemenag di Indonesia.Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Muslim:
Jadi, kami, Kemenag itu memang memiliki 5 budaya kerja. 5 budaya itu diantaranya adalah ada keteladanan, inovasi dan profesionalitas.  Kami  ingin  menjadi  contoh  yang  baik  bagi yang lain, bagi lembaga lain karena itu kami menggagas berdirinya Kampung Zakat ini. Disamping itu, melakukan inovasi baru dalam bidang pengelolaan zakat yang bisa bermanfaat bagi semua, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. sekaligus ini adalah bentuk profesionalitas kami.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan data dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu ada lima budaya kerja yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, diantaranya: a). Integritas. Keselarasan antara hati, pikiran dan perbuatan yang baik dan benar. b). Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. c). Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. d). Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. e). Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dari 5 budaya yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama Jember merupakan cermin good governance dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang semangat dan yang memiliki ide mendirikan kampung zakat terpadu. Beliau mengungkapkan bahwa:
Di  bayangan  saya  waktu  itu,  kami  ingin  memiliki  leading sector, suatu kampung misalnya yang bisa dilihat dan diukur perkembangannya.   Saya   sendiri   punya   cita-cita   itu.   Jadi awalnya saya pikir ini bukan gagasan besar. Saya pikir kita (Kemenag) harus memiliki suatu kampung yang bisa diberdayakan,  di  mana  semua  orang  bisa  ikut  terlibat.  Ikut berpartisipasi dalam membangunnya.

Dari semagat dan cita-cita tersebut kepemimpinan Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat terlaksana dengan baik dalam mengelola kampung zakat terpadu tersebut. Sebelum menjabat menjadi Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, beliau adalah penyuluh agama Islam. Semangat beliau untuk memberdayakan dan membina masyarakat sangat tinggi karena beliau masih memiliki jiwa sebagai penyuluh. Kegiatan-kegiatan selama menjadi penyuluh tidak hanya menjadi tradisi yang melekat tapi juga telah mendarahdaging dalam diri beliau dan hal ini juga yang mempengaruhi beliau dalam mencetuskan ide tentang Kampung Zakat. Hal ini disampaikan oleh pak Cecep:
Sebenarnya ini berawal dari ideya Pak Muslim. Sejak Pak Muslim menjadi Kepala Bagian Penyelenggara Syariah. Awalnyakan beliau juga bagian penyuluh agama di Jember seperti saya. jadi jiwanya itu tetep jiwa penyuluh. Ingin tetep terus memberdayakan masyarakat, mengadakan penyuluhan, pembinaaan, pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya yang ada di Kementerian Agama sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan yang akan diambil oleh seluruh aparatur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sehingga pada akhirnya, mereka berinisiatif untuk mendirikan Kampung Zakat karena seluruh budaya tersebut telah tertanam dalam jiwa setiap orang yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syariah. Lebih dari itu, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di   kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada rapat persiapan permberian santunan dan buka bersama. Dalam observasi tersebut peneliti   melihat   bahwa   seluruh   aparatur   Kementerian   Agama Kabupaten Jember  cukup  disiplin,  berintegritas,  bertanggung jawab dan memiliki semangat yang tinggi khususnya dalam mengembangkan Kampung Zakat.
Dalam pelaksanaannya, Kampung Zakat memiliki sembilan program, program-program tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pendidikan, penguatan ibadah bahkan cinta tanah air. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muslim sebagai berikut:
Ada beberapa program yang kita buat. Tentu ini menyentuh beberapa aspek, seperti ekonomi, pendidikan dan cinta NKRI. Dalam bidang ekonomi misalnya pemberian bantuan hewan ternak, santunan untuk anak yatim, du’afa dan janda yang kurang mampu. Ada juga bedah rumah. Untuk saat ini, ada dua rumah yang sudah kita bedah. Kalo dalam bidang pendidikan misalnya  pengentasana  buta  aksara  al-Quran  itu.  Bahkan  di sana dinobatkan sebagai kampung al-Quran. Kita kerjasama dengan LAZ Nurul Falah mengadakan pelatihan guru ngaji lalu kita  dirikan  TPQ.  Ada  juga  program  pencegahan  paham radikalisme, kampung bebas narkoba dan lainnya.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa program di kampung zakat tidak hanya fokus pada aspek ekonomi saja tapi juga mencakup   aspek   pendidikan,   keagamaan   dan   nasionalisme.   Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Amir sebagai Direktur Eksekutif Kampung Zakat:
Pertama launching dulu ada pemberian hewan ternak kambing. Ada sekitar 20 KK yang dapat. Setiap KK dapat sepasang. Ini selain bantuan sembako ya… terus akhir tahun kemarin ada bedah rumah. Ada 2 rumah yang dibedah. Pendirian TPQ di depan  ini  sekaligus  pelatihan  gurunya  dulu.  Sekarang  itu jumlah muridnya sekitar 80-an. Padahal belum satu tahun. Masuk tiap hari selain hari Jumat. Masuknya jam 2 siang. Kemudian beberapa bulan  yag lalu, juga diadakan pelatihan kerajinan anyaman bambu. Masyarakat sini memang banyak yang  bisa  buat  gedek.  Jadi  kemarin,  dilatih  buat  keranjang buah, songkok. Memang hambatannya di pemasaran. Sempat ada 2 kali orderan. Yang terakhir dari Bali. Tapi karena pesannya yang dari kulit bambunya gak ada yang sanggup.

Kemudian dari hasil dokumentasi yang didapat peneliti, ada beberapa program dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kampung Zakat Terpadu antara lain adalah:
Pertama, program pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berbentuk penyaluran ternak kambing untuk diipelihara oleh masyarakat dan diambil hasilnya. Selain ternak kambing juga ada pemberdayaan ekonomi berupa bantuan usaha dan berbagai kegaitan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Zakat Terpadu.
Kedua, program pengembangan pendidikan. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Untuk itu, program pengembangan pendidikan di Kampung Zakat ini berupa pemberian beasiswa bagi warga atau masyarakat setempat.
Ketiga, program pengentasan paham radikalisme. Dalam program ini bekerjasama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Jember yang secara rutin melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan.
Ke-empat,  program  pengentasan  buta  aksara  al-Quran  bagi anak-anak dan para lansia. Bentuk kegiatannya memberikan bantuan alat  atau  sarana  prasarana  dan  membentuk  kelompok  belajar  di kawasan kampung binaan.
Ke-lima, program pembinaan keluarga sakinah. Dalam program ini bekerjasama denga penyuluh agama Islam Kabupaten Jember yang secara rutin melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan.
Ke-enam, pemberantasan Narkoba, kegiatan ini bekerjasama dengan Bakesbangpol, POLRI dan TNI.
Dari hasil dokumentasi peneliti, dalam menjalankan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mengajak seluruh  Lembaga  Amil  Zakat  dan  BAZNAS  yang  ada  di  Jember. Selain itu pula, Kantor Kementerian Agama Kabupaten mengajak semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jember untuk ikut berpartisiapasi dalam membangun masyarakat di Kampung Zakat Terpadu. Data tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muslim. Beliau mengatakan:
Kami menggagas Kampung Zakat dengan harapan   kampung yang saat ini miskin bisa menjadi kampung yang tidak lagi menjadi mustahik tapi bisa menjadi muzakki. Dalam mengggagas Kampung Zakat ini kami bekerjasama dengan seluruh  LAZ  yang  ada  di  Jember,  salah  satunya  RIZKI, YATIM  MANDIRI,  LAZISNU,  LAZISMU,  BMH,  YDSF,Nurul Hayat, Nurul Falah, dan AZKA. Dan juga BAZNAS.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan hal sama.  Pada  tanggal  16  mei  2019,  saat  rapat  evaluasi  dan  rapat persiapan  pemberian  santunan  dan  buka  bersama.  Selain  pengurus Kampung Zakat, ada beberapa perwakilan dari masing-masing LAZ yang hadir. Dari 6 program tersebut ada 4 program yang terlaksana, yaitu: bidang pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, pengentasan buta aksara al-Qur’an, dan pembinaan keluarga sakinah. Hingga saat ini, sudah 22 kegiatan yang terlaksana dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum tersebut menurut Kakanwil Kemenag Jatim merupakan Kampung   Zakat   pertama   di   Jawa   Timur   dan   akan   dijadikan percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur.
Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengemukakakan Setiap negara memiliki sistem atau model kebijakan zakat yang berbeda. Salah satunya Pakistan, di Negara tersebut zakat dikelola secara sentralisasi. Ada 5 tingkat lembaga zakat yamg berwenang dan berbentuk hirarki: Dewan Zakat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan lokal atau desaMenurut Bapak Muslim Good governance  dalam mengelola kampung zakat diKabupaten Jember memiliki beberapa tahapan yaitu: 
1)	Tahap pertama dalam pengelolaan zakat adalah penghimpunan dana. Tanpa adanya dana yang terkumpul zakat tidak dapat didistribusikan dan diberdayakan.  Tata kelola dalam penghimpunan zakat ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan lembaga atau    organisasi.    Dalam    penghimpunannya,    Kampung    Zakat menggalang dana berupa zakat profesi atuapun infaq dan shodaqah dari seluruh Pegawai Negeri yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Di samping itu, dana zakat juga didapat dari hasil kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS. Unit Pengumpul Zakat di Kemenag menarik zakat, infaq dan sadaqah dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di bawah Kemenag, seperti guru-guru madrasah atau guru agama sampai pegawai kantor Kemenag sendiri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kampung Zakat sudah memiliki segmen pasar dan target yang jelas, yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dengan memiliki segmen pasar yang jelas akan memudahkan amil  (Unit  Pengumpul  Zakat)  dalam  menghimpun  dana.Di samping itu, keterlibatan LAZ dan BAZNAS juga akan menambah  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  Kampung Zakat. Bahkan  Kementerian Agama Kabupaten Jember juga mengajak siapa saja baik aparat pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk ikut berpartiapasi. walaupun dana utamanya adalah dana dari UPZ Kemenag. Hal tersebut diperkuat dengan data dokumentasi yang menyebutkan   bahwa   dana   yang   diperoleh   untuk   disalurkan   di Kampung Zakat merupakan dana yang didapat dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan penulis saat ikut bergabung dalam rapat dengan beberapa perwakilan dari  LAZ  untuk  persiapan  penyerahan  santunan  dan  buka  bersama pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan kedua data di atas.Ketika rapat persiapan, Bagian Penyelenggara Syariah menyampaikan bahwa jumlah dana zakat yang terkumpul di UPZ meningkat dari tahun sebelumnya yang awalnya 7 jutaan saat ini mancapai sekitar 25 juta rupiah. Sedangkan dana yang dipersiapkan untuk acara penyerahan santunan dan   buka bersama ada total 150 paket untuk kaum du’afa dan janda dan yatim dari pihak Kemenag dan Lembaga Amil Zakat. Dari Kemenag 100 paket, Yatim Mandiri menyediakan 15 paket dan 6 beasiswa. BMH menyediakan 20 paket bagi janda du’afa. Lazismu menyediakan 10 paket dan sunnat gratis. RIZQI memberikan pelayanan kesehatan gratis dan bingkisan. Nurul Hayat menyerahkan 17 paket.
2)	Setelah proses penghimpunan selesai, maka dana tersebut didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik yang ada di kawasan Kampung Zakat. Dalam penyaluran zakat dapat dilakukan secara komsumtif berupa bahan-bahan pokok atau secara produktif. Khusus di Kampung Zakat, dana zakat dikelola secara produktif sehingga tidak semua bentuk penyalurannya secara langsung. Dana tersebut banyak yang  didayagunakan  dalam  bentuk  lain.  Pendistribusian zakat di Kampung Zakat juga dilakukan secara haq, menyeluruh, adil dan amanah. Secara haq artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari’atkan dalam al-Qur’an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua  dana  zakat  harus  didistribusikan  kepada  seluruh  mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannyapun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan kampung zakat dibandingkan sasaran ysng ada di luar lingkungan. Hasil dokumentasi yang didapat peneliti menunjukkan bahwa pembagian zakat di Kampung Zakat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Ada 12 orang du’afa yang mendapat batuan kambing, 29 mustahik dari program Sajadah, 27 penerima paket santunan sembako,16 anak yatim dan tidak mampu. dan  53 janda du’afa dan atau lansia.
3)	Pendayagunaan merupakan inti dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan zakat  agar  dapat  mendatangkan  manfaat  lebih  besar  dan  dikelola dengan baik dan efisien. Ada empat cara pendayagunaan zakat, yaitu: a). Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional. b). Pendayagunaan yang konsumtif kreatif. c). Pendayagunaan produktif tradisional. d).Pendayagunaan produktif kreatif. Bentuk  pendayagunaan  di  Kampung  Zakat  lebih  mengarah pada pendayagunaan produktif agar semakin besar pula manfaat yang dapat dinikmati. Hal ini dapat dilihat dari profil Kampung Zakat yang secara terperinci   mencamtumkan sembilan program. Dari sembilan program     tersebut     mayoritas     termasuk     pendayagunaan     dan pemberdayaan. Saat peneliti melakukan observasi, di Kampung Zakat memang berdiri TPQ yang diberi nama Darul Qur’an yang bertempat di masjid tepat di depan Kantor Sekretariat Kampung Zakat. Di serambi bagian utara masjid terdapat papan tulis dan alat peraga untuk belajar mengaji, bahkan   di   rumah   Ust.   Amir   juga   terdapat   sejumlah   sarana pembelajaran mengaji. Tak jauh dari sana, di sisi utara, ada dua rumah penduduk yang dibedah . Di rumah Ust. Amir juga terdapat keranjang buah hasil kerajinan beberapa penduduk. Sekitar 300 meter ke arah timur dari masjid ada satu rumah penduduk yang sudah dibedah sedangkan rumah penduduk lain yang juga dibedah rumahnya masih sedikit jauh dari lokasi masjid.
4)	Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang perlu dilaksanakan dalam upaya untuk tujuan organisasi. Dengan dilaksanakannya   pengawasan,   dapat   dilakukan   tindakan-tindakan untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi. Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai   rencana   yang   ditetapkan.   pengawasan   diperlukan   untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program. Dalam pengelolaan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Jember bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejal awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung Zakat disesuaikan dengan  program.  Dan  setiap  6  bulan  sekali  diadakan  evaluasi. Dari data dokumentasi yang didapat peneliti. Ada data laporan keuangan,  data  penerima  zakat,  dokumentasi  kegiatan  bahkan  ada buku tamu. Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, memang selalu ada pengawasan dari pihak Kemenag. Pada tanggal 16 mei 2019 diadakan rapat evaluasi yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan beberapa delegasi dari LAZ. Maka berdasarkan data-data di atas, pengurus Kampung Zakat melakukan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dijalankan di Kampung Zakat baik pengewasan secara langsung ataupun tidak langsung.
Tabel 4.2

Distribusi Acara Buka Bersama Dan Penyerahan Santunan

Ramadhan 1440 H	
No	Lembaga	Jumlah	
1	Kemenag	100 paket	
2	Yatim Mandiri	15 paket dan 6 beasiswa	
3	BMH	20 paket bagi janda du’afa	
4	Lazismu	10 paket dan sunnat gratis	

5	
RIZQI	Pelayanan kesehatan gratis dan

Bingkisan	
6	Nurul Hayat	17 paket	
Sumber:

Dari beberapa uraian diatas relevan dengan teori good governance Good governance zakat yang ideal adalah seperti yang diungkapkan oleh Sedarmayanti, yaitu adanya negara yang memayungi regulasi zakat. Negara dipercaya oleh masyarakat dalam regulasi zakat karena mengusung nilai nilai efektif, efisien dan akuntabel. Paradigma tersebut sejalan dengan pola pikir Mardiasmo yang menyatakan bahwa governance  dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan - urusan  publik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Kebupaten Jember   mengajak seluruh LAZ dan juga   BAZNAS.   Kampung   Zakat   memiliki   sembilan   program, program-program tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pendidikan, keagamaan dan cinta tanah air.

2.	Kendala Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember
Titik tumpu pada teori Good governance yang bertujuan agar terhindar dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan  disiplin  anggaran, serta  penciptaan  legal  and  political  framework  bagi tumbuhnya aktivitas usaha  namun, setiap pengelolaan juga memiliki kendala baik internal atau eksternal seperti kendala yang terjadi pada kampung zakat terpadu di Kabupaten Jember.
Salah satu kendala dalam mengelola kampung zakat Jember yakni pilihan   atau   kebijakan   yang diambil  lembaga  lain  dan  kondisi  lingkungan  luar.  Dalam  hal  ini, belum ada kebijakan yang diambil oleh lembaga lain atau pemangku kebijakan lain untuk membuat kebijakan Kampung Zakat atau yang mirip dengan Kampung Zakat. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya sejahtera.  Masih banyak penduduk miskin yang tersebar di beberapa tempat di Jember. Di sisi lain, Jember juga memiliki potensi zakat  yang cukup besar hingga mencapai 10 miliyar pertahunnya. Namun pengelolaan zakat di Jember masih  sangat  minim  sehingga  dana  yang  terkumpul  juga  tidak seberapa. Akibatnya manfaat zakat yang sangat besar terutama dalam aspek perekonomian tidak dapat dirasakan. Terlebih, di Kabupaten Jember   banyak   berdiri   Lembaga   Amil   Zakat.   Jumlah   LAZ   di kabupaten  jember  ada  delapan  lembaga.  Mulai  dari  tingkat  lokal seperti AZKA sampai tingkat nasional seperti YDSF dan BMH. Berdirinya banyak LAZ di Jember selayaknya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jember sendiri. Bapak Muslim menyampaikan:
Kita hanya melihat, Jember ini memiliki potensi zakat yang cukup tinggi tapi kemisikinan juga cukup tinggi. Potensi zakat di jember ini pertahunnya bisa mencapai 10 M tapi yang terkumpul cuma berapa. Ini ada ketimpangan. Maka kita yang harus mencari solusinya. Kalau bukan kita ya siapa lagi. Saya sampaikan ke seluruh LAZ di Jember. Kita boleh memberikan bantuan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Tapi kita ya jangan melupakan daerah kita sendiri. Jangan serahkan ke luar semua. Kita masih punya kewajiban di sini.

Keterangan di atas sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi,  memang  angka  kemiskinan  di  Jember  masih  cukup tinggi. Ada beberapa desa yang masih jauh dari kata sejahtera seperti di daerah Jambearum, Gunung Malang, Coratakir, Secopang Eppok dan lainnya. Desa-desa tersebut merupakan desa  yang terisolir dan rata-rat masyarakatnya miskin. Khusus di Jambearum Dusun Pace, mayoritas masyarakat di sana memang terbilang sangat miskin dengan pendapatan yang tidak lebih dari dua ratus ribu perbulan dan kondisi tempat tinggal yang jauh dari kata layak: beralas tanah dan berdinding gedek. 
Di  samping  itu,  pengelolaan  zakat  telah  memiliki  payung hukum yang jelas yaitu tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung oleh  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat. Maka pendirian Kampung Zakat merupakan bentuk pngejawantahan   dari   kepatuhan   hukum   terhadap   norma-norma tersebut.
Hal ini sesuai dengan data dokumentasi berupa profil Kampung Zakat yang menyebutkan bahwa landasan hukum Kampung Zakat adalah beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat. Berdasarkan   paparan   di   atas,   dapat   disimpulkan   bahwa kejadian eksternal yang mempengaruhi formulasi kebijakan Kampung Zakat ada 3 : a). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang masih cukup tinggi. b). Potensi zakat di Kabupaten Jember yang sangat besar. c). Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember yang tidak maksimal.

BAB 5
HASIL PENELITIAN

5.1	Bagaimana Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember?
Dari hasil penelitian good governance yangdilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember memberikan beberapa point yaitu: Pemahaman keagamaan para aktor tersebut cukup baik khususnya dalam persoalaan zakat. Mereka memahami dengan baik bagaimana manfaat besar zakat apabila dikelola dengan baik. Mereka memilki semangat untuk membuat terobosan baru dalam pengelolaan zakat agar manajemen zakat lebih baik dan lebih dan lebih efektif. Mereka bahkan sudah sejak lama melaksanakan pembayaran zakat dengan sistem payroll melalui UPZ di Kantor Kementerian Agama Kebupaten Jember. Selain  tingkat  pemahaman,  kultur  yang  berlaku  juga merupakan unsur yang mepengaruhi pengambilan kebijakan. Sebagaimana hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa Kemenag meliliki lima budaya kerja yang wajib ditanamkan dan dilaksanakan.
Ke-lima  budaya  kerja  tersebut  adalah:  a).  Integritas.  Keselarasan antara hati, pikiran dan perbuatan yang baik dan benar. b). Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. c). Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. d). Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. e). Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Adapun pengelolaan kampung zakat adabeberapa tahapanyaitu:
1)	Penghimpunan  atau disebut juga fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat   baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.Dalam tahap penghimpunan dana, Kampung Zakat memiliki target muzakki yang sudah tetap yaitu seluruh Pegawai Negeri  Sipil yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Dana tersebut digalang oleh Unit Pengumpul Zakat dari Kantor Kementerian Agama Kebupaten Jember.  Di samping itu, Kampung Zakat juga mendapat bantuan dana dari BAZNAS dan juga LAZ. Dengan demikian, penghimpunan dana zakat untuk Kampung Zakat sudah jelas.
2)	Pendistribusian dianggap sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.39  Dalam distribusi zakat, amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi  mustahik.  Untuk  mengetahui  kondisi  mustahiq,  amil  zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif. Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan haq, menyeluruh, adil, dan amanah. Secara haq artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari’atkan dalam al-Qur’an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima  zakat  menerima  dalam  jumlah  yang  sama.  Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik  karena  merupakan  amanah  bagi  amil.  Pembagiannyapun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan Kampung Zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan. dana akan disalurkan ke luar apabila lebih atau tersisa setelah dibagikan ke seluruh mustahik.
3)	Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.Ada empat macam bentuk pendayagunaan. Pertama, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. Kedua, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. Keempat, adalah pemanfataan atau pendayagunaan dana zakat produktif  kreatif. dari keempat macam tersebut, ada 3 jenis pendayagunaan yang diterapkan di Kampung Zakat, yaitu Pertama, Pemanfaatan atau pendayagunaan   zakat   konsumtif   tradisional.   Bentuk   programnya adalah SAJADAH dan santunan anak yatim dan du’afa. Kedua, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, beasiswa dan bedah rumah. Ketiga, Pemanfaatan dan  pendayagunaan  zakat produktif tradisional  berupa pemberian kambing dan pelatihan kerajinan. Rencana selanjutnya, disana akan mengupayakan pendayagunaan secara produktif kreatif.

4)	Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program. Dalam pengelolaan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama   Kabupaten Jember bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejal awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung  Zakat  disesuaikan  dengan  program.  Dan  setiap  6  bulan sekali diadakan evaluasi

5.2	 Apa saja kendala Good Governance Kampung Zakat di Kabupaten Jember?
Adapun kendala yang dialami dalamproses tata kelola kampung zakat yaitu:
Pertama,  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  jember yaitu kemiskinan yang masih belum teratasi. 
Kedua, potensi zakat di kabupaten  jember  yang  cukup  besar  bahkan  dapat  mencapai  10 miliyar perahunnya. 
Ketiga, manajemen zakat yang masih tidak maksimal.
Berkenaan dengan formulasi kebijakan Kampung Zakat, pemangku kebijakan yaitu Kementerian Agama Kebupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syari’ah mengacu pada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden   Republik   Indonesia   Nomor   3   Tahun   2014   tentang Optimalisasi     Pengumpulan     Zakat     di     Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat.

Daftar Pustaka
Ahmad Shahir bin Makhtar at.al,“Transformasi Pengurusan Zakat dan Model Pelaksanaannya Di Malaysia”, 485
Amiruddin, wawancara, Jambearum, 04 Oktober 2018
Arif, Zakat as a Mode,3
Azman Ab Rahman et.al, “Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues”, GJAT, 1 (Juni, 2012), 38-40
Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press,41
﻿Creswell, Penelitian Kualitatif, 221
Dwiyanto Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Malelaui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 225
Dwiyanto, Agus. 2005. Memwujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,144
Fadni,“Sudan Experience of Zakat”, Zakat Sciences Institute of Sudan, (2008)
﻿Guba dan Lincoln, Naturalistic Inquiry, (New Delhi: Sage Publikation, Inc,1995), 124
Hairunnizam Wahid et.al, “Kesan Bantuan Zakat  terhadap Kualiti Hidup Asnaf dan Miskin”
Ismail, “Zakat Practice in Pakistan”, Academia Research Publication, (2015)
jember-capai-800-ribu-jiwa (Oktober, 2018)
Kemiskinan (Desember, 2018).
Mardiasmo, 2007, Akuntansi sektor public edisi dua. Yogyakarta: Andi Publisher Indonesia,17
Mohammad B. Yusoff et. al, “Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia”, Journal of Economic an Behavioral Studies, 8, 4 (Agustus, 2012), 449
Muhamad Muslim, wawancara, Jember, 30 September 2018
Muhammad Arif, “Zakat as a Mode of Poverty Alleviation”, International Journal of Economics and  Management Sciences, 6, 6 (2017), 2.
Muhammad Muslim, wawancara, Jember, 30 September 2018
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005), 207-208
Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember
Qardhawi, Hukum, 434.
Sedarmayanti, 2012, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik (bagian  pertama).Bandung: Madar Maju,4
﻿Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 215
﻿Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka Cipta,
Sukardi, Akhmad. 2009. Participatory Governance, Yogyakarta, Laksbang,35
Supranoto, “Institutional Innovationin Zakah Management: TheExperience of Putukrejo Village, Indonesia”, Innovation in Regional Public Service for Sustainability (ICPM 2016), 98-100
﻿Sutrino Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63.
The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 1, 1(2004), 7.
Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal I
Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat  Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 24.
Zakariah Abd Rashid et.al, “Peranan Agihan Zakat Dalam Mengurangkan Jurang Kemiskinan: Satu Kajian Di Kelantan”. The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC  2010), 21-22 September. Tesis. 147.
http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam//wakaf/17/11/29p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-
http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/23/p96a0s335-warga-miskin-di-kabupaten-
https://www.rmol.co/read/2017/01/13/276300/Banyuwangi-Gandeng-Baznas-Untuk-Entaskan-indonesia-sangat-besar (Oktober, 2018)
www.Prosanalinradio.com/2018/3/9/meski-potensi-zakat-infaq-sodaqoh-di-jember-cukup- besar-namun-tidak-maksimal (Nopember, 2018).