Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat

Ridlo, Awaludin (2024) Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-042-HK-2024) Awaludin Ridlo_204102010019.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Maraknya praktik pemaksaan perkawinan sering kali didasari oleh alasan adat dan hak ijbar wali. Namun, praktik ini memiliki dampak negatif yang merugikan korban. Pelaksanaan hak ijbar yang cenderung bersifat ikrah dapat menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan unsur kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat Islam. Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara khusus mengatur tindak kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan (Force Marriage) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. Hal ini menciptakan perbedaan pemahaman antara ketentuan UU TPKS dan pemahaman masyarakat terkait hak wali dalam perkawinan.
Penelitian ini fokus pada pembahasan: 1) Bagaimana tindakan pemaksaan perkawinan secara ijbar dan ikrah berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022?. 2) Bagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat?.
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tindakan pemaksaan perkawinan secara ijbar dan ikrah berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dan untuk mengetahui Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan melalui isi bahan studi kepustakaan. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan dengan studi pustaka. Teknik analisis dengan mengklasifikasikan bahan yang relevan, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis isi sumber bahan untuk selanjutnya dilakukan penyimpulan secara deduktif.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemaksaan perkawinan berdasarkan hak ijbar tidak termasuk kategori kekerasan seksual. Sedangkan pemaksaan perkawinan secara ikrah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari orang lain baik itu walinya, keluarganya atau orang luar, tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak bebas. 2) Pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS, yang menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kekerasan seksual berdasarkan perspektif maslahat dapat dibenarkan melalui dasar maslahat yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya dari mafsadat.

Kata Kunci: Pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maslahat.

Actions (login required)

View Item