Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/1018

Musarrofah, Vina (2024) Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/1018. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-041-HES-2024) Skripsi Vina M Watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Vina Musarrofah, 2024: Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.
Kata kunci: Kartel, Ratio Decidendi, Putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Penelitian ini berisi tentang sistem kartel dalam perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 yang dimana dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel. Namun pada kenyataanya UU Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup menghentikan pelaku usaha yang berbuat curang, seperti yang dilakukan 4 pelaku usaha yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas,Tbk dan PT SPIL yang dinyatakan oleh majelis Komisi telah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1999, atas putusan majelis komisi ini dilakukan upaya hukum keberatan ketingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan ratio decidendinya menganulir putusan KPPU, kemudian diajukan kembali oleh KPPU upaya hukum kasasi ketingkat Mahkamah agung yang dengan ratio decidendinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menguatkan kembali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.
Fokus penelitian dari skripsi ini adalah : 1) Apa hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia? 2) Apakah Relevansi Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hakikat kartel pada persaingan usaha yang ada di Indonesia. 2) Untuk mengetahui relevansi antara penerapan hukum kartel dalam ratio decidendi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Kartel didefinisikan sebagai suatu penetapan harga yang meresahkan masyarakat, adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel dan diharapkan memberikan suatu iklim persaingan usaha yang sehat dalam masyarakat. Namun pada kenyataanya belum mampu membuat pelaku praktek kartel takut untuk menjalankan prakteknya. 2) Ratio Decidendi yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha relevan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Actions (login required)

View Item