Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang)

Wahyuni, Eka (2024) Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang). Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-049-HTN-2024) Eka Wahyuni _S20193034.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Eka Wahyuni, 2024: Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Maqasid Syariah
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Maqasid Syariah
Peraturan desa merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan perencanaan dan menampung aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan tidak adanya sosialisasi terkait peraturan desa sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu menahu perihal adanya peraturan.
Fokus Penelitian yang diteliti adalah: 1) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 3) Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang 2) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa, di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang 3) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dari tinjauan maqasid syariah di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.
Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.
Hasil penelitian : 1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa Ranubedali dalam pembentukan peraturan desa belum dikatakan maksimal karena tidak terjunnya kelapangan secara langsung untuk melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat. 2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa masih belum maksimal karena masih ada beberapa tahapan yang belum sesuai dalam pembentukan peraturan desa diantaranya tidak sesuainya dalam tahap perencanaan dan penyebarluasan. 3. Konsep maqasid syariah dalam menciptakan kesejahteraan kemaslahatan harus memuat lima unsur, yakni: ( muhafazah al-din), (muhafazah Nafs), (muhafazah al-mal), (Muhafazah al-Aql). Sedangkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali hanya memuat 4 unsur saja sedangkan unsur pemeliharaan keturunan (Hifdz Nasl ) tidak dijalankan sehingga menurut konsep syariah peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum memenuhi konsep dasar kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item