Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup

anam, haiqal (0202) Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Watermark Moch Haiqal Anam.pdf Download (1MB)

Abstract

Moch Haiqal Anam, 2024: Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kebijakan, Pengelolaan Sedimentasi.
Lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatanya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup. Demi menciptakan keteraturan dan keberlangsungan kehidupan, lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, pada faktanya di era ini semakin marak tindakan eksploitasi lingkungan yang menimbulkan kerusakan dan berdampak bagi sekitarnya. Salah satunya yakni aktivitas pertambangan pasir laut yang berdampak bagi nelayan. Dari adanya pertambangan pasir laut nelayan menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkap mereka sehingga penghasilan yang didapat menurun.
Pelegalan aktivitas pertambangan pasir laut di Indonesia berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dimana Peraturan Pemerintah ini mendapat berbagai kecaman dari para pihak karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Penelitian ini mengambil fokus penelitian berupa 1) Bagaimana kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan?. Hal demikian bertujuan untuk 1) Mengetahui akibat hukum terhadap kebijakan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kebijakan mengenai ekspor hasil sedimentasi bagi nelayan.
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam beberapa aspek khususnya dalam pelegalan pertambangan pasir laut yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi lingkungan hidup serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lingkungan pesisir khususnya nelayan. 2) Pelegalan pertambangan dan aktivitas ekspor pasir laut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadikan masyarakat pesisir khususnya nelayan mengalami kerugian dan penurunan penghasilan akibat rusaknya ekosistem ikan di wilayah bibir pantai yang mengharuskan nelayan untuk berlayar lebih jauh. Disamping itu, kebijakan ekspor pasir laut ini dinilai tidak mencerminkan asas keadilan karena lebih menguntungkan terhadap golongan pengusaha dan merugikan terhadap golongan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

Actions (login required)

View Item