ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SECARA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Saolina, Maharani (2024) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SECARA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text (SK-051-HTN-2024) MAHARANI SAOLINA_201102030012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Maharani Saolina, 2024 : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.
Kata Kunci : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ruang Lingkup Kewenangan KPPU, Lembaga KPPU.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli yang meliputi proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta pemutusan suatu perkara terkait persaingan usaha tidak sehat. Melihat kewenangan dan ruang lingkup kewenangan yang begitu luas yang dimiliki oleh lembaga KPPU, maka berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya agar tidak tercampur dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain dan dengan luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini harus dipisahkan salah satu kewenangannya yaitu harus ada suatu lembaga independen yang terkhususkan untuk menangani perkara terkait persaingan usaha tidak sehat.
Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam?, 2) Bagaimana ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam?.
Pada skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan lembaga KPPU dan ruang lingkup serta batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendektan konseptual atau conceptual approach dan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau Bibliography Study dan analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif.
Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Dengan adanya kewenangan lembaga KPPU yang sangat luas cakupannya, berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta menghindari terjadinya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangannya., 2) Lembaga KPPU harus diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah, lembaga KPPU ini idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat.

Actions (login required)

View Item