Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Maslahat

Taufikurrahman, Taufikurrahman (2024) Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Maslahat. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-069-HTN-2024) TAUFIKURRAHMAN W MAX 13 JUNI.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Pembatasan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi. Teori Maslahat
Hakikat pemilhan umum merupakan pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana tindak pidana korupsi merupakan bentukuk sanksi pidana yang diberikan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2018 memiliki aturan khusus dalam hak memilih dan dipilih bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi yakni pasal 1 ayat 3, pasal 7 ayat 1 huruf g dan pasal 7 ayat 4. Selain sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap juga mencegah tindak pidana korupsi terjadi. teori maslahah daruriyah sebagai tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah melakukan korupsi kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat.
Fokus penelitan yakni: 1) Bagaimana analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi ? 2) Bagaimana Pembatasan hak politik mantan Narapidana tindak pidana korupsi dalam Teori Maslahat?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus (case Approach).
Penelitian ini mengasilkan bahwa: (1) menurut PKPU No. 20 Tahun 2018 mantan narapidana tindak pidana korupsi yang hanya dibatasi hak politiknya dapat memilih dan dipilih kembali dalam kontestasi pemilu sesuai dengan ketentuan PKPU No 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 4 huruf (a), kecuali hak politiknya telah dijabut berdasarkan ketentuan hukum tetap. Analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 terhadap putusan No. 130/Pid.sus/tpk/2017/pn.jkt, meberikan kesempatan terhadap Setya Novanto untuk mencalokan kembali sebagai pejabat publik. Sedangkan analisis PKPU No. 20 Tahun 2018 . terhadap putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan No.1195 k/Pid.sus/2014, menyatakan Lutfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum tidak memiliki hak kembali untuk dipilih menjadi pejabat publik seumur hidup. (2) pembatasan hak politik terhadap mantan nara pidana tinak pidana korupsi termasuk konsep Maslahah Daruriyah, merupakan Tindakan melindungi kepentingan publik dengan mencegah individu yang terbukti melakukan korupsi dari kembali ke posisi kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas institusi politik. Pembatasan hak politik terhadap putusan No. 130/Pid.sus/tpk/2017/pn.jkt, seharusnya sama dengan pembatasan hak politik yang diberikan pada putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dan No.1195 k/Pid.sus/2014, yakni pencabutan hak politik seumur hidup untuk menjamin kemaslahatan umum (maslahah al-ammah).

Actions (login required)

View Item