Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencegah Maladministrasi Guna Menciptakan Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur)

Azizah, Ismiatul (2024) Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencegah Maladministrasi Guna Menciptakan Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur). Undergraduate thesis, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-018-HTN-2024) Ismiatul Azizah_204102030010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang dalam menangani pengaduan masyarakat dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan serta pengawasan. Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang unggul, yang mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Jawa Timur. Peran Ombudsman Republik Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencegah maladministrasi dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum di wilayah Indonesia. Dari latar belakang tersebut dua pokok permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana peran Ombudsman Jawa Timur dalam mencegah terjadinya maladministrasi?, (2) Bagaimana Tindakan Ombudsman Jawa Timur dalam menangani maladministrasi?.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggali secara mendalam efektivitas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam konteks mencegah maladministrasi dan, (2) memperkuat keadilan serta kepastian hukum, dengan menggunakan studi kasus Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Ombudsman serta pelapor, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam mencegah maladministrasi di wilayah Jawa Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta entitas swasta atau individu yang ditugaskan untuk menyediakan pelayanan publik tertentu, (2) ada beberapa tindakan yang Ombudsman lakukan untuk menangani malasministrasi, yakni: (a) Penyelidikan Mendalam; (b) Kolaborasi dengan Pihak Terkait; (c) Memberikan Rekomendasi; (d) Advokasi Masyarakat; (e) Transparansi dan Akuntabilitas;. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Provinsi Jawa Timur melakukan upaya yang terarah dalam menangani maladministrasi. Upaya mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan keadilan bagi Masyarakat.

Actions (login required)

View Item