LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ATAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA

JAELANI SIDEK, JAELANI and SITI KUSMIYATI, KUSMIYATI and IZZAT JAGAT NATA, JAGAT (2024) LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ATAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI DARA AYU juni 2024.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Dara Ayu Nirwana Dewi, 2024 : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis
Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Rancangan
Perubahan Undang-Undang Desa
Kata kunci: pembatasan kekuasaan, masa jabatan kepala desa, konstitusionalisme
Perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Keapala Desa
yang disahkan oleh pemerintah saat ini mencuat dan menimbulkan pro dan kontra
dari berbagai pihak. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam pembatasan
kekuasaan. Selain itu dalam perubahan Undang-Undang Desa masih belum ada
landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari perubahan Undang-
Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa, sehingga perubahan masa
jabatan Kepala Desa tersebut bertentangan dengan lampiran I tentang penyusunan
naskah akademik.
Tujuan dari penelitian adalah 1) Untuk mendeskripsikan landasan
filosofos, sosiologis, dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan kepala desa
dalam Undang-Undang Desa. 2) Untuk mendeskripsikan pengaturan ideal
mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa.
Fokus penelitian yang diamati adalah 1) bagaimana landasan filosofis,
sosiologis dan yuridis atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam
perubahan Undang-Undang Desa. 2) bagaimana pengaturan ideal mengenai
jabatan Kepala Desa dalam perubahan Undang-Undang Desa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
yang menggunakan sistem olah bahan hukum dari berbagai sumber, baik sumber
hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Salain itu,
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan
perbandingan yang membutuhkan triangulasi yang berbentuk refrensi yang
kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Landasan filosofis tentang
perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan falsafah bangsa
Indonesia yakni Pancasila yang tertuang dalam Sila Ke-4 tentang demokrasi dan
Sila Ke-5 tentang keadilan. Selanjutnya terkait dengan landasan sosiologis bahwa
dalam perubahan Undang-Undang Desa tentang perpanjangan masa jabatan
Kepala Desa seyogyanya tidak memenuhi unsur kebutuhan masyarakat, karena
hal tersebut merupakan kehendak dari APDESI yang mana APDESI bukan
representatatif dari seluruh masyarakat. Dalam landasan yuridis perpanjangan
masa jabatan Kepala Desa juga tidak memenuhi unsur landasan yuridis, karena
perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sesuai dengan asas Lex Superior
Deregot Legi Inferiori. Dengan begitu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa
tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
2) Pengaturan ideal kedepan tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa
yakni dengan mengamandemen kembali Undang-Undang Desa dan menetapkan
masa jabatan Kepala Desa 5 tahun dengan 2 kali masa jabatan agar sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Actions (login required)

View Item