Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember

Putri, Karina (2024) Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Atas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

[img] Text (SK-043-HTN-2024)
PUTRI KARINA AMALIA_205102030014 WATERMARK.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Putri Karina Amalia, Sholikul Hadi S.H.,M.H 2024: “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik atas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.”
Kata Kunci: Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik, Paspor
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dengan bentuk pelayanan publik berupa pembuatan paspor bagi masyarakat. Namun demikian, masih dijumpai beberapa kekurangan dalam pelayanan publik yang belum memenuhi AUPB. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelayanan publik dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 2) Apakah penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis empiris. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive yaitu pertimbangan dalam memilih informan yang dianggap mengetahui informasi mengenai permasalahan yang hendak di teliti. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan obsevasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian yaitu: 1) Adanya aplikasi M-PASPOR semakin memudahkan masyarakat untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum datang ke kantor, dan semakin memberikan kepastian akan dilayani hari apa atau jam berapa. Hal tersebut membuktikan bahwa karakterikstik sikap pegawai kepada masyarakat sudah sangat baik, meski disisi lain terdapat juga salah satu informan yang mengatakan bahwa masih ada beberapa pelayanan yang kurang memuaskan. Alasannya, karena masih menemukan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Kantor Imigrasi yang belum bisa menerapkan salah satu asas pelayanan publik yaitu persamaan hak, sehingga menimbulkan rasa iri dan dengki terhadap setiap orang yang sudah datang dan mengantri terlebih dahulu. 2) Undang-Undang AUPB yang menganut 7 asas penting di dalamnya, informan mengatakan bahwa dari segi pelayanan setiap pegawai sudah cukup baik, semua pelayanan sudah berjalan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan tugas atau wewenang nya masing-masing. Meskipun ada beberapa hal yang masih belum bisa di hilangkan yaitu sikap kekeluargaan yang menyebabkan munculnya tindakan diskriminatif. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi belum menerapkan AUPB dalam Pelayanan Publik karena masih ada asas kepastian

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Putri Karina Amalia
Date Deposited: 24 Jun 2024 06:21
Last Modified: 17 Jul 2024 06:30
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/33738

Actions (login required)

View Item View Item