Perlindungan hak atas tanah dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 156/G/2021/PTUN.Sby (Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi)

kusumawati, anggi (2024) Perlindungan hak atas tanah dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 156/G/2021/PTUN.Sby (Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi). Masters thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-028-HTN-2024) ANGGI KUSUMAWATI NIM. 204102030088.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang paling langka dan tidak
dapat diperbaharui, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien. Namun, tanah
juga sering kali menimbulkan perselisihan atau konfrontasi, seperti yang terjadi di
Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Masyarakat
Desa Pakel dan PT Bumi Sari memiliki klaim lahan yang tumpang tindih, yang
berujung pada konfrontasi. Setelah mengetahui Surat Keterangan Nomor
593/315/429.422.06/2018 dari Kepala Desa Pakel, PT Bumi Sari mengajukan
gugatan pada 11 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis lebih
dalam putusan Hakim PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY dalam
menginterpretasikan dan melindungi hak atas tanah dalam sengketa pertanahan PT.
Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel. 2) Untuk menganalisis dan memahami
putusan Hakim PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN. SBY apakah telah
mempertimbangkan hak-hak tradisional dan adat terkait tanah, dan sejauh mana
putusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip hak tersebut.
Jenis penelitian ini menggunakan sebuah metode Yuridis Normatif, dan
pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan
kasus dan pendekatan konseptual. Menggunakan tekhnik analisis bahan hukum
deskriptif kualitatif yang digunakan secara menyeluruh dengan mengurai bahan
hukum sebelum memberikan deskripsi.
Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 1) Pada putusan hakim
gugatan penggugat tidak diterima karena dianggap gugatan tersebut sudah
terpenuhi dengan sendirinya sebab objek sengketa yang berupa Surat Keterangan
Kepala Desa Pakel telah dibatalkan oleh tergugat maka objek sengketa tersebut
batal oleh hukum. 2) Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak
mempertimbangkan hak-hak masyarakat tradisional atau masyarakat adat sehingga
dalam putusan ini dapat dikatakan tidak dilindungi hak hak masyarakat tradisional
adatnya.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Atas Tanah, Putusan PTUN Nomor
156/G/2021/PTUN.SBY, Sengketa Pertanahan

Actions (login required)

View Item