Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang

Izza, Aqidatul (2024) Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text AQIDATUL IZZA 201102010047.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci : Problematika, pemberian Izin Poligami
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia meriliskan hasil data putusan upload pertahun data izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang, yang mengemukakan bahwa angka poligami dari kurun waktu tahun 2018-2023 terdapat 29 izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya Pengadilan Agama Lumajang menerima permohonan izin poligami. Namun hal demikian tidak dapat membuktikan bahwa praktik poligami di Kabupaten Lumajang bisa di klaim rendah. Secara perizinan formal tidak banyak dilakukan, namun ada kemungkinan besar poligami di Kabupaten Lumajang marak dilakukan dengan tanpa izin pengadilan (dibawah tangan).
Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut 1). Bagaimana proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang 2). Bagaimana problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang 3). Bagaimana penyelesaian problematika pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang.
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui prosedur pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang 2). Untuk mengetahui problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang 3). Untuk mengetahui penyelesaian problematika pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang.
Dalam penelitian ini, peneliti mengggunakan metode penelitian yuridis-empiris atau Sosiological yurisprudence. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif Analitik.
Hasil Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. 1). Bahwa Proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang diawali dengan proses poligami dibawah tangan, hal demikian diakibatkan kurang adanya pemahaman hukum mengenai proses izin poligami yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. 2). Bahwa ada berbagai prombem yang terjadi saat proses dan setelah izin poligami dilakukan pada masyarakat Kabupaten Lumajang, dimulai dari alasan yang mendasari seorang istri memberikan izin suaminya untuk poligami dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan hingga berujung rumah tangga berada diujung tanduk perceraian, KDRT dan ketidak adilan yang dirasakan oleh istri dipoligami. 3). Bahwa untuk menyelesaikan problem yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lumajang bisa dilakukan dengan cara bagi pelaku yang melakukan poligami dibawah tangan untuk mendapatkan haknya secara hukum maka dapat mendaftarkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item