Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI

Sely, Ajeng Sekar Sari (2024) Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-004-HTN-2024) Sely Ajeng Skripsi.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB)

Abstract

Skripsi ini memiliki latar belakang yang kompleks yaitu disebabkan oleh maraknya kasus penguasaan lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi pada lahan milik Pemerintah Kota maupun Provinsi
yang berujung melakukan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara . Dalam penanganan kasus tersebut, JPN (Jaksa Pengacara Negara) turut serta menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas dan Jaksa sebagai Pengacara Negara bertindak atas nama Pemerintahan. Skripsi ini akan membahas terkait wewenang yang dimiliki oleh Jaksa sebagai aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Fokus pada penelitian ini yaitu pada: 1) Apakah Jaksa berwenang dalam menyelesaikan sengketa aset negara di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara?; 2)
Bagaimana bentuk pelaksanaan wewenang Jaksa dalam penyelesaian sengketa aset negara di lingkup Tata Usaha Negara? Jenis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis Yuridis Normatif serta adanya pendekatan berupa Pendekatan Undang-Undang atau yang disebut sebagai Statue Approach. Yang dimana, peneliti menggunakan Peraturan
Undang-Undang sebagai acuan refrensi dan bertujuan untuk mengamati atau meneliti suatu aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan norma hukum dapat berjalan selaras.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) Jika tindakan penanganan perkara Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara harus berdasarkan pada surat kuasa khusus karena Jaksa Pengacara Negara hanya bertindak untuk mewakili Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Lembaga atau Badan milik negara yang berstatus sebagai pemohon yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Litigasi kepada Kepala Kejaksaan sesuai dengan wilayah yang tengah bersengketa. 2) Kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset negara, hanya bersifat administratif berupa pendampingan hukum saat pelaksanaan pemasangan patok.

Actions (login required)

View Item