Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 174/G/2020/PTUN.Sby Dalam Konteks Perselisihan Pilkades Kabupaten Jember Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014.

KURNIAWAN, HENDRIK (2024) Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 174/G/2020/PTUN.Sby Dalam Konteks Perselisihan Pilkades Kabupaten Jember Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014. Undergraduate thesis, UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-003-HTN-2024) Skripsi, Hendrik Kurniawan (204102030065) HTN.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur oleh hukum. Pemilu salah satunya seperti Pilkades yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pilkades dilakukan secara serentak pada di Kabupaten Jember terdiri 45 Desa. Salah satunya Desa Sucopangepok, saat pelaksaanan terjadi perselisihan antara calon kepala desa setra komite pemilihan. Maka perselisihan ini diselesaikan dengan UU Desa pada Pasal 37 ayat 6. Namun perselisisihana sampai ke PTUN, dimana hasil putusannya dimenangkan oleh tergugat. Serta gugatan penggugat ditolak oleh PTUN. Bahwasanya PTUN itu menilai bahwa apa yang dilakukan Bupati atau keputusan berdasarkan Putusan Nomor 174/G/2020/PTUN.Sby memenuhi persyaratan tata pelaksanaanya dalam Pilkades, dalam putusan PTUN ini sudah searah atau tidak dengan peraturan atau UU No 6 tahun 2014 tentang kasus desa ini. Sehingga penulis tertarik untuk menulis judul ini dengan fokus masalah berikut.
Fokus penulisan skripsi ini diantaranya: 1) Apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkades Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Bagaimana kewenangan PTUN dalam Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkades.
Tujuan penulisan skripsi ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan apakah putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby tentang perselisihan Pilkades Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan PTUN Putusan Hakim No 174/G/2020/PTUN.Sby terhadap penyelesaian sengketa Pilkades.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, teknik pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai studi pustaka, seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lainnya yang relevan analisis penulisan ini dilaksanakan dengan komparasi dan evaluasi pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dan disusun secara sistematika.
Hasil Penelitian skripsi ini ialah: 1) Putusan PTUN No 174/G/2020/PTUN.Sby ada ketidak sesuai dengan UU Desa Karena putusan tersebut tidak berdasarkan prinsip-prisip hukum desa, dari aspek pelaksanaan musyawarah oleh bupati untuk menyelesaikan perkara-perkara Pilkades. Sehingga putusan yang diputus oleh hakim PTUN tidak memiliki hukum yang tetap karena tidak ada lembaga yang langsung menangani sengketa pilkades tersebut. 2) Disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan terkait Pilkades memerlukan lembaga peradilan yang khusus dan lebih konkret dari pada PTUN, karena PTUN hanya memiliki wewenang pada aspek administratif. Oleh karena itu, disarankan untuk membentuk lembaga yang khusus yang independen untuk menangani perselisihan Pilkades secara adil.
Kata Kunci: Perselisihan Pilkades dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item