Kedudukan Hukum Tanah TerlantarBerdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nadional

Saqifuddin, Muhammad Fahmi Saqifuddin (2024) Kedudukan Hukum Tanah TerlantarBerdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nadional. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-019-HTN-2024) Muhammad Fahmi Saqifuddin.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Muhammad Fahmi Saqifuddin: Kedudukan Hukum Tanah Terlantar
berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasinal
Kata Kunci: tanah Kedudukan hukum , terlantar, Hukum Islam, Hukum Agraria
Nasional.
Tanah merupakan bentuk sebuah kebutuhan masyarakat yang mempunyai
nilai khusus untuk menunjang kehidupan, penelantaran tanah dapat
mengakibatkanya sebuah ppenghapusan hak milik atas tanah terlantar sesuai
dengan pasal 27 huruf (a) dengan tanah menjadi milik negara.Terdapat dua fokus
penelitian didalam tulisan ini: (1) Bagaimana status hukum kepemilikan tanah
terlantar berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960? (2) Bagaimana
status hukum kepemilikan tanah terlantar berdasarkan Hukum Islam?. Penelitian
ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan
pendekatan Konseptual.
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat terhapusnya
sebuah hak milik t dengan beberapa syarat yang terdapat dalam UUPA pasal 27
huruf (a) denggan demikian dari terhapusnya hak milik tersebut maka negara
dapat secara langsung menguasainya dan menjadi Hak Milik Negara namun
dengan beberapa proses yang telah dilewati yang disebutkan oleh PP No. 20 tahun
2021, dan setelah itu tanah terlantar tersebut dapat diberikan kepada masyarakat
yang membutuhkan untuk perkembangan ekonomi daerah. Kedua, analisis
hukum islam memiliki pandangan bahwa jika pemilik hak tidak sanggup lagi
untuk mengelola dan menelantarkan tanah selama 3 tahun maka tanah tersebut
dapat dimiliki serta menjadi hak milik bagi orang lain yang membutuhkan. Jika
terdapat seseorang ingin mnghidupkan al-mawat atau tanah mati/terlantar maka
terdapat tata cara dasar sebagai syarat awal penghidupan tanah mati/terlantar yang
telahdisebutkan oleh para ulama 4 madzhab.

Actions (login required)

View Item