Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Hukum Positif

Safira, Mareta Ananda (2024) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Hukum Positif. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-013-HTN-2024) Mareta Ananda Safira_S20183077.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Situbondo meruakan salah satu daerah yang memiliki masalah cukup besar dalam Permasalahan tunawisma dan pengemis. Permasalahan tersebut merupakan bagian dari permasalahn sosial yang disebut dengan penyandang Disabilitas Sosial. Khususnya individu yang mengalami Tunawisma dan Pengemis (GEPENG), memerlukan perhatian yang fokus, penganganan yang efektif, pengelolahan yang efisien, dan tindakan proaktif untuk nmemastikan mereka dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari hak dasar mereka untuk bertahan hidup tanpa menghadapi diskriminasi. Pada konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menetapkan kebijakan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tantang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .

Pada penelitian ini terdapat dua fokus,yaitu : 1) Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Gelandangan. 2) Untuk mengetahi apa hambatan upaya yang dilakukan terhadap penanganan Gelandangan di Kabupaten Situbondo.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Gelandangan. 2) Untuk Mendeskripsikan dan menganlisis hambatan berikut upaya yang telah di lakukan terhadap Penanganan Gelandangan di wilayah Kabupten Situbondo.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun ananlisi yang dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori dan pendapat yang relevan .

Penelitian ini mengahasilkan dua kesimpulan. Pertama, Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam penangan gelandangan adalah Peraturaran daerah Kabupaten Sitbondo Nomor 7 Tahun20118 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat . Kedua, hambatan upaya yang dilakuakn Pemerintah Daerah terhadap penanganan delandangan di wilayah Kabupaten Situbondo . Peraturan mengenai tunawisma dan pengemis di Kabupaten Situbondo belum diterapkan secara efektif . Tantangan utama dalam mengelolah individu yang mengalami tunawisma dan pengemis terletak pada karakteristik organisasi. Elemen kedua terikat dengan atribut lingkungan. Kompenen ketiga terkait dengan saling ketergantungan ekonomi. Selain itu, Dinas Sosial Kabupatem Situbondo juga belum memilik metode evaluasi yang sistematis dalam menangani tunawisma dan pengemis.

Kata Kunci : Kebijakan; Pembinaan; Gelandangan; Kabupaten Situbondo

Actions (login required)

View Item