Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Nama, M. Yasril Tamala (2024) Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-065-HTN-2024) M YASRIL TAMALA NAMA NIM S20183058.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB)

Abstract

M. Yasril Tamala Nama, 2024 : Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Kata Kunci : Hak, Pekerjaan, Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan hak penyandang disabilitas setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan penelitian ini akan mengkaji tentang harmonisasi terhadap substansi norma yang ada pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta kerja yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas.
Fokus penelitian yang dibahas: 1) Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja?. 2) Bagaimana harmonisasi hak penyandang disabilitas antara UU Ketenegakerjaan dengan UU Cipta Kerja?.
Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan pengaturan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja. 2). Untuk mendeskripsikan harmonisasi hak penyandang disabilitas antara UU Ketenegakerjaan dengan UU Cipta Kerja.
Penelitian ini terkategorisasi dengan jenis penelitian kepustakaan yang didasarkan pada kajian hukum nomatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier Analisis bahan hukum menggunakan analisis perskriptif.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pengaturan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan setelah terbitnya UU Cipta Kerja secara yuridis tidak mencerminkan pemenuhan tiga prinsip hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Secara substansi justru merugikan hak penyandang disabilitas karena memiliki ketimpangan bahkan terkesan mereduksi hak pekerja disabilitas. 2) Harmonisasi hak penyandang disabilitas antara UU Ketenagakerjaan dengan Cipta Kerja secara keseluruhan memiliki perbedaan yang cukup jauh. Dalam UU Ketenagakerjaan, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan masih terbuka sangat lebar, tetapi dalam UU Cipta Kerja direduksi dengan norma baru yang mana perusahaan diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang kondisinya cacat.

Actions (login required)

View Item