PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Firjon, Balya (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

Text (SK-014-HES-2024) Achmad balya F watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Beberapa tahun kebelakang Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan impor baik itu bahan mentah maupun bahan pangan akan tetapi mengingat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim maka Indonesia sangat memerhatikan hal ini, tidak menutup kemungkinan dari bebeapa kolega juga melakukan kecurangan oleh karena itu kita perlu mengantisipasi hal tersebut. Maka Peran Negara hadir disini dengan memberikan aturan terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dan pelaku usaha.
Fokus penelitian ini mengkaji mengenai 1) Bagaimana pandangan hukum mengenai kasus produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 tersebut? Dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 Tersebut?
Tujuan penelitian ini adalah 1) agar dapat mengetahui hal apa saja yang menjadi indikator kuat penghambat pendistribusian produk impor tersebut. 2) Adanya penelitian ini di harapkan pembaca bisa mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap produk-produk yang belum berlabel halal dan berbahasa Indonesia yang sudah terdistrubusi tersebut. Dan menjawab beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh produsen sebelum melakukan pendistribusian produk impor tersebut
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di Indonesia. Produk usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang ada ini secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan produk, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat, penerapan standar keamanan dan kehalalan produk, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui beberapa penyelesaian berupa penyelesaian sengketa konsumen, penerapan sanksi administratif, dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Oleh karena itu hokum prefentif dan represif begitu penting untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen Muslim yang memiliki keyakinan serta keutamaan untuk mengonsumsi produk halal dan memperoleh informasi produk yang jelas dalam Bahasa Indonesia.

Actions (login required)

View Item