Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta

Romadhon, Moh. Idam (2024) Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-048-HES-2024) Moh. Idam Romadhon_S20192140.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Moh. Idam Romadhon, 2024: Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop
DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang￾Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Kata Kunci: Sinematografi Warkop DKI, Fatwa MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Perkembangan zaman yang kian meningkatkan kualitas bidang teknologi
dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang cenderung bisa
mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan orang lain. Beberapa
waktu lalu Pada akhir pemutaran film DKI reborn di jakarta, salah satu tokoh
pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro
menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film-film Warkop DKI pada televisi
nasional, bahwasanya pemutaran film-film tersebut tanpa seizin dan
sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi personel terakhir dari ketiga teman
seperjuangannya dalam Warkop DKI.
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana perlindungan
hak cipta terhadap hak tayang karya sinematografi Warkop DKI pada televisi
nasional perspektif fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang
perlindungan hak kekayaan intelektual?. 2) Bagaimana konsekuensi hukum bagi
pelanggar hak cipta yang tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta
berupa royalti?.
Tujuan penelitian ini untuk, mendeskripsikan perlindungan hak cipta
terkait hak tayang karya sinematografi warkop DKI pada televisi nasional
perspektif fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak
kekayaan intelektual serta mendeskripsikan Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar
Hak Cipta yang tidak memberikan hak ekonomi berupa royalti berdasar undang￾undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta
Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis library
research atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan atau pendekatan
undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang
digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu
penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan terkait
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa
MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5. 2) Berkaitan konsekuensi tindakan pembajakan
karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI
serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda iklan.

Actions (login required)

View Item