Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kdrt dalam hukum positif perspektif maqshid syariah

Fadil, Ilham nur (2024) Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kdrt dalam hukum positif perspektif maqshid syariah. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text (SK-027-HPI-2024) ILHAM N.F.-2 BENDEL-1.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga timbul dari berbagai faktor yang berbeda. Meskipun ada undang-undang yang menegaskan perlindungan pada anak, sering kali kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga diabaikan atau dianggap sesuatu aib memalukan, sehingga penyelesaiannya cenderung dilakukan secara internal dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan menghambat proses keadilan. Fokus penelitian ini adalah 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif. 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam maqashid syariah. 3) bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT dalam hukum positif perpektif maqashid syariah. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode inventarisasi dan disusun menurut permasalahan yang dirumuskan secara sistematis, mengadopsi teknik kepustakaan (studi kepustakaan) dan menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif.
Konklusi yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bentuk perlindungan anak korban KDRT antara lain hak untuk mendapat perlindungan khusus, pelayanan rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, layanan pendampingan hukum, upaya pemulihan dan reintegrasi, perlindungan dari diskriminasi dan stigma sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan sanksi bagi pelaku KDRT. 2) Ditinjau dari maqashid syariah perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana KDRT termasuk pada kebutuhan dharuriyah atau primer dan merupakan bentuk perlindungan terhadap menjaga keturunan (hifdz al-nasl). 3) Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam hukum positif yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Prinsip-prinsip ushul fiqh dan qawa'idul fiqh juga mendukung perlindungan anak ini dengan menekankan bahwa tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perlindungan anak menjadi wajib, dan bahaya yang mengancam anak harus dihilangkan.

Actions (login required)

View Item