HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMILU: MEMILIH DAN DIPILIH DI INDONESIA

Abdaniyah, Sifak Atun (2024) HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS FISIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMILU: MEMILIH DAN DIPILIH DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-060-HTN-2024) SIFAK ATUN ABDANIYAH - WATERMARK.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB)

Abstract

Sifak Atun Abdaniyah, 2024: Hak Politik Penyandang Disabilitas Fisik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemilu: Memilih dan Dipilih Di Indonesia
Kata Kunci: Hak Politik, Disabilitas, Hukum Islam
Sistem demokrasi yang mendapat dukungan luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat. Isu disabilitas fisik dalam pemilu di Indonesia menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas, terutama disabilitas tunanetra yang kurang mendapatkan hak hukum positif, meski ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemilu inklusif dan aksesibilitas, serta mengkaji komitmen politik dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang dijanjikan selama kampanye. Kendala dalam pendataan dan diskriminasi struktural terus menghambat partisipasi mereka. Komitmen untuk meningkatkan inklusivitas dalam pemilu, seperti peningkatan fasilitas TPS dan aksesibilitas, sangat penting untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peraturan undang-undang pemilu di Indonesia mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas fisik dalam hal memilih dan pemilu? 2) Bagaimana prinsip Islam tentang disabilitas dalam proses pemilu, sebagai partisipasi memilih dalam pemilu? 3) Apakah penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemilu dan pencalonan?
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memahami permasalahan hukum terkait hak politik penyandang disabilitas. Berbagai peraturan yang dikaji meliputi UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Disabilitas, UU Pemilu, dan peraturan KPU. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (literatur dan artikel), dan bahan tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif, diikuti dengan seleksi yang cermat untuk memastikan kualitas dan relevansi. Analisis normatif diterapkan untuk menafsirkan bahan hukum, dengan kesimpulan ditarik secara deduktif melalui metode kualitatif.
Maka dari hasil penelitian ialah pertama, peraturan undang-undang pemilu di Indonesia, terutama Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, secara jelas mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas. Ini mencakup hak memilih, pencalonan pejabat publik, partisipasi dalam pemilihan umum, afiliasi dengan partai politik, dan akses pendidikan politik yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas. Kedua, prinsip-prinsip Islam sangat mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu, dengan menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan kecuali derajat ketakwaannya. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menerapkan ajaran kesetaraan demi keharmonisan sosial, memungkinkan penyandang disabilitas untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mencapai inklusi sosial politik. Ketiga, penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam undang-undang pemilu Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan mendapat jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta UU PBB. Namun, realisasi hak-hak ini masih menghadapi kendala seperti minimnya fasilitas dan akses, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Actions (login required)

View Item