Ali, Mat (2024) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.
Text (SK-068-HTN-2024)
Skripsi Mat Ali_s20173055.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (16MB) |
Abstract
Mat Ali, 2024: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Perangkat Desa.
Pemerintahan dikatakan baik dan berjalan positif bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan peraturan yang ada yakni Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan harus dijalankan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Sehingga sangat penting suatu peraturan diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Dalam proses pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso justru perangkat desanya yang bermasalah dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance ?. 2) Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?.
Jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif yang bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap objek penelitian yang peneliti tetapkan yakni Pemerintah Desa Randu Cangkirn, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
Kesimpulan dari penelitian ini ialah 1). Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance secara keseluruhan tidak terlaksana dengan baik karena adanya penyelewengan terhadap prosedur teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan tindakan yang demikian telah menyalahi prinsip good governance. 2). Implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso memiliki dua bentuk implikasi yaitu: Petama ialah implikasi hukum berupa tidak sah dan dapat dibatalkannya keputusan tersebut dan diberikannya sanksi administratif. Kedua ialah implikasi moral sosial yang dapat membuat martabat sosial dari seorang pemimpin pemerintahan desa menjadi terdegradasi atas sikapnya yang telah menyalahi aturan dan prinsip dalam penyelenggaran pemerintah yang berlaku, sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | MAT ALI MAT ALI |
Date Deposited: | 15 Jul 2024 06:31 |
Last Modified: | 15 Jul 2024 06:31 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/36515 |
Actions (login required)
View Item |